Dalam rangka penyelenggaraan sistem anggaran berbasis kinerja atau anggaran berdasarkan prestasi kerja yang hendak dicapai, Pemerintah Daerah harus mengembangkan 4 (empat) hal, yaitu: (1) Indikator kinerja beserta capaian/ target kinerjanya, (2)Standar Harga, (3) Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan (4)Analisis Standar Belanja (ASB).

Dasar hukum perlunya disusun Analisis Standar Belanja secara eksplisit antara lain telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal167 ayat (3) UU Nomor 32/2004 tersebut dinyatakan bahwa: “Belanja daerah mempertimbangkan beberapa instrumen pendukung berupa: analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyebutkan perlunya menyiapkan Analisis Standar Belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD), supaya didapatkan anggaran yang efisien dan efektif. Pada pasal 39, ayat (2) PP Nomor 58/2005 tersebut dinyatakan bahwa: “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.

Analisis Standar Belanja merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD  dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu  Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.

 ASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan  pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk mengevaluasi usulan  program, kegiatan, dan anggaran setiap Satuan Kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. ASB digunakan  pada saat mengkuantitatifkan kegiatan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan  Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah  dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing  jenis ASB.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kegiatan ini berupaya untuk menyusun  Analisis Standar Belanja kegiatan pada Pemerintah Kota Madiun dalam implementasi untuk perencanaan dan penganggaran serta perlunya  kemudahan dalam proses penghitungan penentuan pagu dan rincian objek belanja  kegiatan, juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk penyusunan anggaran yang efektif, efisien dan wajar

a. Maksud:

untuk memudahkan SKPD dalam menganalisa dan mengalokasian dana pada suatu kegiatan yang realistik dan mampu mengatur/mengukur batasan tertinggi dari suatu variabel belanja setiap kegiatan dalam proses penyusunan APBD

b. Tujuan:

1. Memudahkan dalam menyusun Analisis Standar Belanja makro dan mikro sebagai dasar atau pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang aplikatif;

   1. Memudahkan dalam analisis batasan tertinggi biaya variabel (variabel cost) dan biaya tetap (fixed cost) dari belanja pada kegiatan-kegiatan yang telah dikelompokkan sesuai dengan kaidah ilmiah;

   2. Pendataan batasan alokasi dari total belanja kegiatan yang sudah ditetapkan pada jenis-jenis belanja kegiatan;

   3. Memberikan kemudahan bagi SKPD dalam penyusunan pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mereka;

    2. Meningkatkan efisiensi anggaran daerah di Pemerintah Kota Madiun, melalui penetapan besar kecilnya anggaran dengan lebih wajar