Koperasi merupakan salah satu badan atau lembaga keuangan yang sesuai untuk membantu pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat pada umumnya serta anggota koperasi itu sendiri. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.1 Pemerintah selaku pengatur kebijakan ekonomi dan pengembang amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia memiliki kewajiban secara aktif mendukung kegiatan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

1. untuk mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif tentang koperasi di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat sasaran. Data ini juga akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh koperasi dan memberikan solusi yang sesuai.
2. Meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan data Pendataan yang terstruktur dan sistematis akan membantu mengumpulkan data koperasi secara lebih efisien dan objektif, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan andal.
3. Mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Data yang diperoleh dari pendataan koperasi akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pemerintah yang berkaitan dengan koperasi.
4. Membangun basis data tunggal koperasi Pendataan lengkap koperasi akan membantu membangun basis data tunggal yang berisi informasi lengkap tentang koperasi, termasuk nama, alamat, jenis usaha, dan karakteristik usaha.
5. Pendataan akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang profil koperasi di Indonesia, termasuk jumlah, jenis, dan karakteristik koperasi yang ada.
6. Pendataan akan membantu mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi, sehingga pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat
7. Data pendataan koperasi dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan pengusaha, untuk tujuan penelitian, perencanaan, dan pengembangan.

8. Dengan memiliki data yang akurat dan komprehensif, pemerintah dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perumusan kebijakan dan program yang berkaitan dengan koperasi.