Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik. Mengacu pada hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Kepulauan Riau menyusun Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui nilai Indek Kepuasan masyarakat atas pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah provinsi Kepulauan Riau. 

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja perangkat daerah atau unit pelaksana SKM secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik;

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik;

4. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan (perangkat daerah atau unit pelayanan SKM);

5. Untuk mengetahui dan mempelajari segala keinginan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.