Data mengenai jumlah dan karakteristik Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kepegawaian di daerah. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi hal yang sangat mendesak (urgent) mengingat dinamika kebutuhan sumber daya manusia di sektor pemerintahan yang terus berubah setiap tahunnya. Tanpa data yang valid, perencanaan formasi jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemerataan ASN di seluruh unit organisasi akan sulit dilakukan secara efektif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun membutuhkan informasi yang akurat mengenai jumlah ASN menurut jenis kelamin, golongan, pendidikan, usia, jabatan, serta unit organisasi. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, seperti perencanaan kebutuhan pegawai, mutasi, promosi, hingga penyusunan kebijakan peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN. Apabila data tersebut tidak tersedia atau tidak diperbarui secara rutin, maka dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam perencanaan kepegawaian, ketimpangan distribusi pegawai, serta penurunan efisiensi pelayanan publik.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai produsen data administrasi ASN, memiliki tanggung jawab untuk menyajikan data tersebut secara periodik, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan statistik yang terstruktur dan berkelanjutan berupa rekapitulasi jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun dengan memanfaatkan data administrasi kepegawaian yang tersedia di BKD. Kegiatan ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan pelaporan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah, pengambilan keputusan berbasis data, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan Umum

Kegiatan rekapitulasi data Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan komprehensif mengenai kondisi kepegawaian daerah. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan manajemen ASN secara efektif dan berkelanjutan.

Tujuan Khusus
Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan data jumlah ASN berdasarkan rentang usia, guna mengetahui komposisi usia pegawai serta mendukung perencanaan regenerasi dan suksesi jabatan.
2. Menghasilkan data jumlah ASN menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) sebagai dasar analisis kesetaraan gender dalam kebijakan kepegawaian dan pengembangan karier aparatur.
3. Mendapatkan data jumlah pejabat struktural, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Administrator, dan Pengawas, untuk memetakan struktur organisasi serta kapasitas manajerial ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Menyediakan data jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung evaluasi dan perencanaan kebutuhan tenaga non-PNS di sektor pemerintahan daerah.
5. Menyusun data ASN berdasarkan jenis jabatan, baik jabatan struktural, jabatan fungsional, maupun jabatan pelaksana, sebagai bahan analisis distribusi dan kesesuaian pegawai dengan tugas dan fungsi unit kerja.
6. Menyajikan data ASN berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, guna menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, serta perencanaan karier ASN.

7. Menyajikan data ASN berdasarkan tingkat Golongan / Pangkat