Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan desa yang efektif dan berbasis data, diperlukan informasi yang akurat terkait pengelolaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan data administrasi Pemerintah Kabupaten Kediri, terdapat 343 desa yang setiap tahunnya menerima alokasi Dana Desa dengan nilai rata-rata mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per desa. Secara agregat, total Dana Desa yang disalurkan di Kabupaten Kediri mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun, sehingga pengelolaannya memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun demikian, secara kualitatif masih ditemukan beberapa tantangan dalam pengelolaan dan pelaporan APBDesa, antara lain perbedaan kapasitas aparatur desa dalam pencatatan keuangan, keterlambatan pelaporan, serta belum seragamnya format dan kualitas data yang disampaikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan data serta menyulitkan dalam proses monitoring dan evaluasi secara menyeluruh.

Data agregat APBDesa menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana penyerapan Dana Desa pada setiap desa, serta sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten. Dengan tersedianya data yang terstandar dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi desa dengan tingkat penyerapan rendah maupun tinggi, serta merumuskan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan mengompilasi data tersebut dari seluruh desa di wilayah Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan kompilasi data administrasi yang sistematis dan terstandar agar menghasilkan data yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui besaran penyerapan Dana Desa pada setiap desa di Kabupaten Kediri melalui penyediaan data agregat APBDesa yang akurat, valid, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.