Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Keanggotaan DPRD yang dipilih melalui Pemilihan Umum merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap kursi di DPRD memiliki legitimasi politik yang harus tetap terisi demi menjamin suara konstituen di daerah pemilihan tetap terwakili secara konsisten dalam proses pengambilan kebijakan publik Diketahui bahwa pemilihan seluruh anggota dewan perwakilan tersebut melalui skema pemilihan umum yang pemilihnya adalah rakyat sebagai konstituen langsung. Tentu hal ini menyebabkan anggota lembaga perwakilan memegang tanggung jawab serta beban yang berat atas segala konsekuensi politik yang dapat terjadi. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, kerja sama daerah menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta percepatan pencapaian target pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan dinamika pembangunan yang tinggi, terus mendorong optimalisasi kerja sama daerah baik antar daerah (KSDD), kerja sama dengan pihak ketiga (KSDPK), maupun sinergi dengan pemerintah pusat. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas kerja sama daerah, diperlukan ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah.

1. Data Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD);
2. Data Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
3. Data Sinergi Program dengan Pemerintah Pusat;
4. Pelaporan Kerja Sama Daerah;
5. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.