Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Pelayanan publik yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) salah satunya adalah pelayanan perizinan dan non perizinan. Seluruh perizinan dan non perizinan di wilayah Kota Yogyakarta diterbitkan oleh  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), seperti Izin Penyelenggaraan Reklame, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), perizinan berusaha, hingga Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Seluruh layanan perizinan dan non perizinan dapat diakses oleh masyarakat Kota Yogyakarta melalui aplikasi, baik itu aplikasi milik pemerintah pusat (SIMBG, OSS, dan MPP Digital) maupun aplikasi milik pemerintah kota (aplikasi Perizinan Online).

Dokumen perizinan tidak bisa lepas dari proses kegiatan usaha ataupun kegiatan lainnya di masyarakat. Perizinan dan non perizinan menjadi dokumen yang menjamin legalitas pelaksanaan suatu kegiatan. Selain itu data perizinan dan non perizinan juga memiliki peranan penting dalam kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga tidak sedikit permohonan permintaan data perizinan maupun non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) baik dari internal Pemerintah Kota Yogyakarta, instansi vertikal, ataupun masyarakat.

Seiring dengan pentingnya data perizinan dan non perizinan dalam kegiatan pengawasan dan banyaknya permohonan data. Melalui kegiatan statistik sektoral dalam bentuk Kompilasi Data Perizinan dan Non Perizinan Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026, diharapkan menghasilkan kompilasi data perizinan non perizinan yang tidak hanya  sekedar menjawab kebutuhan data perizinan dan non perizinan tetapi juga  dapat memberikan gambaran kondisi Kota Yogyakarta berdasarkan data perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan
3. Keputusan Wali Kota Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral