Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui sektor retribusi daerah. Retribusi parkir, baik di tepi jalan umum maupun di tempat parkir khusus, serta pemanfaatan kekayaan daerah berupa kios, merupakan komponen strategis yang memiliki potensi signifikan dalam mendukung peningkatan PAD.

Seiring dengan dinamika perkembangan wilayah, pertumbuhan aktivitas ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi dan fasilitas umum, pengelolaan retribusi parkir dan pemanfaatan aset daerah dituntut untuk semakin efektif, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, antara lain belum optimalnya sistem pemungutan yang masih bersifat manual, stagnasi penerimaan retribusi, belum adanya penyesuaian tarif dalam jangka waktu yang cukup lama, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan di lapangan.

Selain itu, pengelolaan tempat parkir khusus dan kios milik daerah juga menghadapi tantangan berupa belum terintegrasinya sistem pendataan, pemanfaatan aset yang belum maksimal, serta potensi kebocoran penerimaan akibat lemahnya pengawasan. Kondisi ini mengakibatkan belum optimalnya kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah.

Kegiatan penyusunan Kompilasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Tempat Parkir Khusus, dan Pemakaian Kekayaan Daerah (Kios) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Menyediakan basis data yang komprehensif dan terintegrasi
   Menghimpun dan menyusun data terkait potensi, realisasi, objek, subjek, serta sistem pengelolaan retribusi parkir dan pemanfaatan kios milik daerah secara lengkap dan terstruktur.
2. Mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   Menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan dari sektor parkir dan pemanfaatan aset daerah.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan retribusi
   Memberikan rekomendasi perbaikan sistem pemungutan, pengelolaan, serta pengawasan agar lebih transparan dan akuntabel.
4. Sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan daerah
   Menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan, penyesuaian tarif, serta pengembangan sistem pengelolaan retribusi ke depan.