Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Penyusun Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Kementerian Pariwisata |
| Tanggal Terbit | 17 April 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.0000.044 |
Judul Kegiatan :
Kompilasi Data Penyusun Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun:
2026
Cara Pengumpulan Data:
Kompromin
I. Penyelenggara
1.1. Instansi Penyelenggara:
Kementerian Pariwisata
1.2. Alamat Lengkap Instansi
Penyelenggara:
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, RT/RW 02/03, Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Telepon:
0811-895-6767
Faksmile:
Email:
info@kemenpar.go.id
II. Penanggung Jawab
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
Eselon 1:
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
Eselon 2:
Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat
Eselon 3):
Nama:
Andika Budiningtyas
Jabatan:
Ketua Tim Mitigasi Risiko Destinasi Pariwisata
Alamat:
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, RT/RW 02/03, Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Telepon:
085640927227
Faksmile:
Email:
perancangan.destinasi@kemenpar.go.id
III. Perencanaan dan Persiapan
3.1. Latar Belakang Kegiatan:
Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) merupakan inisiatif yang dibangun dalam upaya meningkatkan kesadaran nasional untuk membentuk ekosistem kepariwisataan yang memiliki keberlanjutan dan ketahanan tinggi, sehingga mengakselerasi pembangunan kepariwisataan nasional serta diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pariwisata Indonesia di tingkat global. Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional merupakan wadah untuk mengukur besaran peran Pemerintah Daerah dalam membangun ekosistem kepariwisataan yang mengacu pada turunan indikator Travel & Tourism Development Index (TTDI) Global (versi WEF) yang relevan.
Kebijakan dan inovasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terkait destinasi, pengembangan SDM, promosi, pengembangan fasilitas, dan pengelolaan destinasi dapat mendorong perbaikan peringkat TTDI Indonesia secara global maka dari itu perlu dilakukan pengukuran kepariwisataan nasional melalui Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN). Pelaksanaan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) 2026 diharapkan dapat memberikan manfaat:
- Memetakan prospek potensi pembangunan pariwisata pada tingkat nasional, sebagai acuan dalam pembuatan program pengembangan pariwisata di Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran nasional terkait ekosistem pembentuk pembangunan pariwisata di tingkat provinsi.
- Mendorong peningkatan peringkat Indonesia pada TTDI.
Kerangka penilaian IPKN 2026 diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata Nomor SK/7/HK.01.02/MP/2026 Tahun 2026 tentang Kerangka Penilaian IPKN yang akan menggunakan indikator bersumber dari data sekunder dan penggunaan survei opini publik pada indikator primer. Indikator primer yang berjumlah 26 bersumber dari survei opini publik sedangkan indikator sekunder yang berjumlah 73 bersumber dari Kementerian/Lembaga dan institusi lainnya yang terkait.
Dalam mendukung pelaksanaan IPKN 2026 diperlukan survei opini untuk mendapatkan data indikator primer dari pelaku usaha pariwisata dan lainnya, yang selanjutnya akan dilakukan pengolahan data lebih lanjut sesuai dengan metodologi perhitungan indeks. Dengan demikian, pelaksanaan perhitungan indeks IPKN ini, akan menghasilkan dampak yang positif dalam pembangunan kepariwisataan tingkat nasional, sehingga ke depannya akan selaras dengan proses pengukuran pembangunan kepariwisataan pada tingkat global sebagaimana dalam kerangka TTDI.
3.2. Tujuan Kegiatan:
Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan IPKN, tujuan dari IPKN adalah untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam TTDI serta menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas pembangunan kepariwisataan nasional. Dengan demikian, berbagai permasalahan, potensi, dan karakteristik ekosistem pembangunan kepariwisataan di masing-masing wilayah dapat teridentifikasi dan terakomodasi secara sistematis dan komprehensif. IPKN menjadi instrumen pengelolaan kepariwisataan yang terukur dan berkelanjutan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kepariwisataan nasional.
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
01 Januari 2026
|
26 April 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
27 April 2026
|
31 Juli 2026
|
| C. | Pengolahan |
01 Agustus 2026
|
15 Agustus 2026
|
| D. | Analisis |
15 Agustus 2026
|
31 Agustus 2026
|
| E. | Penyajian |
01 September 2026
|
31 Desember 2026
|
3.4. Variabel yang Dikumpulkan:
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | Persentase realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo terhadap Anggaran pada Posisi Akhir tahun (Desember). Dihitung berdasarkan Total realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dibagi total anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, pada bulan Desember (akhir tahun). | 1 tahun yang lalu |
| 2 | Rasa Aman Berjalan Sendirian pada Malam Hari | Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur tingkat keamanan masyarakat terhadap lingkungannya. Penekanan pada konteks malam hari pada indikator ini menjadi penting karena sejumlah penelitian menunjukkan bahwa suasana gelap atau pencahayaan yang rendah berkaitan dengan meningkatnya perasaan takut terhadap kejahatan, sementara suasana yang terang atau ketika tingkat pencahayaan malam memadai berperan dalam mendukung rasa aman. Indikator ini mengacu pada Tingkat kekhawatiran rumah tangga berjalan sendirian di malam hari. | 1 tahun yang lalu |
| 3 | Tingkat pembunuhan | Tingkat pembunuhan pada indikator ini mengukur jumlah kasus pembunuhan per 100.000 populasi. Tingkat pembunuhan Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja atau tidak sengaja, yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dan tanpa pembenaran yang sah. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana berat yang melanggar hukum pidana dan norma kemanusiaan. | 1 tahun yang lalu |
| 4 | Indeks Potensi Radikalisme | Indeks Risiko Terorisme (IRT) sebagai acuan untuk memitigasi segala risiko tindak pidana terorisme yang berpotensi terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). IRT merupakan output dari survei Indeks Risiko Terorisme yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). IRT bertujuan untuk mengukur seberapa besar risiko suatu daerah menjadi target maupun penyuplai pelaku teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik. Indikator ini mengukur posisi Indeks Potensi Radikalisme. Semakin tinggi nilai indeksnya maka potensi terjadinya kejahatan terorisme semakin tinggi. | 1 tahun yang lalu |
| 5 | Kekerasan Terorganisir | Jumlah kejadian kekerasan terorganisir yang diakibatkan oleh terorisme, konflik SARA, separatisme, dan makar yang dihitung rata-rata bergerak 5 tahun. Kekerasan adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. | 1 tahun yang lalu |
| 6 | Rasio Dokter per 1.000 Populasi | Jumlah Dokter Umum dan Spesialis terhadap jumlah penduduk dikali 1.000 Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan. Indikator ini mengukur perbandingan | 1 tahun yang lalu |
| 7 | Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak | Perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dibagi dengan jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen. Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap sanitasi layak jika memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara fasilitas tempat buang air besarnya digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan anggota rumah tangga dari rumah tangga tertentu, ataupun menggunakan MCK Komunal, kemudian menggunakan kloset leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinjanya berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Juga dikatakan memiliki akses terhadap sanitasi layak jika rumah tangga di pedesaan menggunakan tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah. | 1 tahun yang lalu |
| 8 | Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak | Perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dibagi dengan jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen. Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan, termasuk jika menggunakan air minum berupa air kemasan bermerk atau air isi ulang. Sumber air utama yang digunakan untuk mandi, cuci, dan lainnya adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. | 1 tahun yang lalu |
| 9 | Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 Populasi | Indikator ini mengukur perbandingan jumlah tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk dikali 1.000. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. | 1 tahun yang lalu |
| 10 | Kasus Penduduk Terkena Penyakit Menular per 100.000 Populasi | Indikator ini mengukur perbandingan jumlah penduduk yang terkena penyakit menular terhadap jumlah penduduk dikali 100.000. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia. Penyakit yang diukur pada indikator ini mencakup: Tuberculosis, HIV, AIDS, diare, kusta, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), Demam Berdarah Dengue (DBD), malaria, rabies, filariasis, leptospirosis dan pneumonia. | 1 tahun yang lalu |
| 11 | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) | Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan Tingkat Pendidikan SMP dan SMA (orang) terhadap total seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu. Kondisi seseorang yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SMA melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Seseorang yang sementara tidak bekerja karena sedang sakit atau cuti tetap dianggap bekerja. | 1 tahun yang lalu |
| 12 | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu dengan Tingkat Pendidikan Diploma dan S1 ke Atas | Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan Tingkat Pendidikan Diploma dan S1 ke atas terhadap seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu. Kondisi seseorang yang memiliki tingkat pendidikan diploma dan S1 ke atas melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Seseorang yang sementara tidak bekerja karena sedang sakit atau cuti tetap dianggap bekerja. | 1 tahun yang lalu |
| 13 | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu dengan Populasi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas | Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan populasi penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kondisi seseorang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Seseorang yang sementara tidak bekerja karena sedang sakit atau cuti tetap dianggap bekerja. | 1 tahun yang lalu |
| 14 | Perlindungan Hak Pekerja | Indikator ini mengukur pemenuhan hak-hak pekerja yang seharusnya didapatkan/difasilitasi oleh perusahaan. Rata-rata nilai yang telah dinormalisasi dari: 1. jumlah pekerja/buruh pada perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB) per provinsi dibandingkan dengan Jumlah Pekerja/Buruh pada perusahaan yang seharusnya memiliki PP/PKB per provinsi; 2. jumlah pekerja/buruh pada perusahaan yang memiliki lembaga kerja sama bipartit per provinsi dibandingkan dengan jumlah pekerja/buruh pada perusahaan yang seharusnya memiliki lembaga kerja sama bipartit per provinsi; 3. jumlah pekerja/buruh pada perusahaan yang memiliki PP/PKB dan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan per provinsi dibandingkan dengan jumlah pekerja/buruh pada perusahaan yang seharusnya memiliki PP/PKB dan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan per provinsi; 4. jumlah pekerja/buruh pada perusahaan yang memiliki PP/PKB dan struktur skala upah per provinsi dibandingkan dengan jumlah pekerja/buruh pada perusahaan yang seharusnya memiliki PP/PKB dan struktur skala upah per provinsi; dan 5. jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online per provinsi dibandingkan dengan jumlah perusahaan per provinsi. | 1 tahun yang lalu |
| 15 | Rasio Partisipasi Perempuan dalam Ketenagakerjaan | Jumlah penduduk provinsi berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan jenis kelamin perempuan dibagi dengan penduduk provinsi berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan jenis kelamin laki-laki. | 1 tahun yang lalu |
| 16 | Rasio Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | JKN hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif baik itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Indikator ini mengukur rasio penduduk yang memiliki JKN. Rasio Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program JKN merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. | 1 tahun yang lalu |
| 17 | Pengeluaran Perlindungan Sosial Pemerintah Daerah, % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | Indikator ini mengukur persentase postur realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Belanja Bantuan Sosial dengan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku. Indikator ini menggambarkan perlindungan sosial suatu provinsi dilihat dari realisasi anggaran bantuan sosial suatu provinsi. | 1 tahun yang lalu |
| 18 | Pengguna Internet | Indikator ini mengukur persentase penduduk berusia 5 (lima) tahun ke atas yang menggunakan atau mengakses internet dalam 3 (tiga) bulan terakhir. Individu yang tersambung internet baik dari dalam rumah maupun dari tempat lainya dengan menggunakan perangkat apa saja baik dari komputer, perangkat mobile atau perangkat lainnya, yang merupakan milik sendiri atau bukan. Pengguna internet yang diukur adalah penduduk usia di atas 5 tahun ke atas. | 1 tahun yang lalu |
| 19 | Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Internet Broadband | Indikator ini mengukur persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga. Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Internet Broadband Pelanggan fixed broadband meliputi pelanggan modem kabel, DSL, fiber ke rumah/bangunan, langganan bandwidth (kabel) tetap lainnya, broadband satelit dan broadband nirkabel tetap terrestrial, dengan sumber data dari operator yang beroperasi di suatu Provinsi. | 1 tahun yang lalu |
| 20 | Persentase Pelanggan Internet Smartphone | Persentase pengguna internet yang menggunakan telepon seluler di provinsi. Pelanggan internet smartphone merupakan jumlah pelanggan yang pernah mengakses internet melalui telepon seluler dalam tiga bulan terakhir. | 1 tahun yang lalu |
| 21 | Cakupan Jaringan 3G | Indikator ini dihitung menggunakan cakupan dari sinyal 3G provinsi. Jaringan 3G merupakan rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. | 1 tahun yang lalu |
| 22 | Penggunaan Platform Keuangan Digital | Jumlah uang elektronik regional adalah jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat pada periode tertentu dan di suatu wilayah provinsi tertentu. Rasio pengguna platform keuangan digital per penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang dihitung menggunakan data jumlah kartu ATM/debit, kartu kredit dan uang elektronik dengan jumlah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas per provinsi. Jumlah kartu ATM/debit adalah jumlah kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang beredar di masyarakat pada periode tertentu dan di suatu wilayah provinsi tertentu. Jumlah kartu kredit adalah jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat pada periode tertentu berdasarkan lokasi regional penerbit. | 1 tahun yang lalu |
| 23 | Susut jaringan | Besaran susut jaringan tenaga listrik terdiri atas susut jaringan transmisi tegangan tinggi, susut jaringan distribusi tegangan menengah, dan susut jaringan distribusi tegangan rendah). Susut jaringan Susut jaringan dihitung dari selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik. | 1 tahun yang lalu |
| 24 | Persentase Anggaran Sektor Pariwisata | Indikator ini mengukur persentase jumlah anggaran sektor pariwisata dari total keseluruhan anggaran pemerintah provinsi. Anggaran sektor pariwisata adalah alokasi dana untuk mendukung pengembangan pariwisata di suatu provinsi. | 1 tahun yang lalu |
| 25 | Ketersediaan Data Pariwisata | Ketersediaan data pariwisata masing-masing provinsi, didapatkan dengan melakukan pengecekan data pada masing-masing website resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi yang mengampu tugas terkait pariwisata. Pengukuran berdasarkan tersedia atau tidaknya data pariwisata di provinsi, dengan rentang nilai 0-30 (terbaik). Variabel data yang diamati, antara lain: 1. Data total kunjungan wisatawan mancanegara per tahun; 2. Data total kunjungan wisatawan mancanegara per bulan; 3. Data total kunjungan wisatawan mancanegara per kebangsaan; 4. Data kunjungan wisatawan mancanegara per tahun per kebangsaan; 5. Data kunjungan wisatawan mancanegara per bulan per kebangsaan; 6. Data total pengeluaran wisatawan mancanegara; 7. Data total pengeluaran wisatawan mancanegara per kebangsaan; 8. Data lama tinggal wisatawan mancanegara; 9. Data lama tinggal wisatawan mancanegara per kebangsaan; 10. Data total kunjungan wisatawan nusantara; 11. Data kunjungan wisatawan nusantara per bulan; 12. Data tingkat penghunian kamar hotel bintang; 13. Data tingkat penghunian kamar hotel bintang per bulan; 14. Data tingkat penghunian kamar hotel non bintang/akomodasi lainnya; 15. Data tingkat penghunian kamar hotel non bintang/akomodasi lainnya per bulan; 16. Data jumlah tamu asing pada hotel bintang; 17. Data jumlah tamu asing pada hotel non bintang/akomodasi lainnya; 18. Data jumlah tamu asing pada hotel bintang per bulan; 19. Data jumlah tamu asing pada hotel non bintang/akomodasi lainnya per bulan; 20. Data jumlah tamu indonesia pada hotel bintang; 21. Data jumlah tamu indonesia pada hotel non bintang/akomodasi lainnya; 22. Data jumlah tamu indonesia pada hotel bintang per bulan; 23. Data jumlah tamu indonesia pada hotel non bintang/akomodasi lainnya per bulan; 24. Data total pengunjung obyek/daya tarik wisata; 25. Data pengunjung obyek/daya tarik wisata per bulan; 26. Data pengunjung asing obyek/daya tarik wisata; 27. Data pengunjung asing obyek/daya tarik wisata per bulan; 28. Data pengunjung indonesia obyek/daya tarik wisata; 29. Data pengunjung indonesia obyek/daya tarik wisata per bulan; 30. Data total tenaga kerja sektor pariwisata; dan 31. Data kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian. | 1 tahun yang lalu |
| 26 | Kebaruan Data Pariwisata | Jumlah ketersediaan data terbaru berdasarkan indikator jenis data Kebaruan data pariwisata di tingkat provinsi dilihat dari diperbarui atau tidaknya data pariwisata pada website Pemerintah Provinsi dalam satu tahun terakhir, dengan rentang nilai 0-24 (terbaik). Periode pengamatan data adalah Januari s.d. Desember 2025 untuk data wisatawan mancanegara dan nusantara. | 1 tahun yang lalu |
| 27 | Rasio Desa Wisata yang Terdaftar pada Jejaring Desa Wisata (JADESTA) | Indikator ini mengukur rasio desa wisata yang terdaftar dalam JADESTA per 100 (seratus) desa pada provinsi. Jadesta merupakan platform pendataan profil dan analisis penentuan klasifikasi desa wisata. | 1 tahun yang lalu |
| 28 | Keterbukaan Wilayah terhadap Mobilitas Wisatawan | Indikator ini menggambarkan kapasitas wilayah terhadap wisatawan Dihitung dengan membagi antara jumlah wisatawan menurut provinsi tujuan ditambahkan dengan jumlah populasi yang ada di daerah tersebut, dibagi dengan luas wilayah. | 1 tahun yang lalu |
| 29 | Jumlah Penyelenggaraan Event | Indikator jumlah penyelenggaraan event yang berskala daerah, nasional maupun internasional yang diselenggarakan di suatu provinsi yang diselenggarakan di suatu provinsi selama 3 (tiga) tahun terakhir. Data yang digunakan bersumber dari Kementerian serta Pemerintah Daerah. Perhitungan yang digunakan pada indikator ini menggunakan sistem penjumlahan pada pembobotan dari masing–masing skala event, yaitu: event daerah (nx1), event nasional (nx2), event internasional (nx3). | 1 tahun yang lalu |
| 30 | Kecenderungan Berwisata di Dalam Negeri | Kecenderungan Berwisata di Dalam Negeri Indikator ini menggambarkan kecenderungan populasi suatu provinsi dalam berwisata di dalam negeri dihitung menggunakan formula gross travel propensity, yakni jumlah perjalanan wisatawan nusantara provinsi asal dibagi dengan jumlah penduduk. | 1 tahun yang lalu |
| 31 | Indeks Harga Hotel Berbintang | Dihitung berdasarkan indeksasi harga rata-rata kamar yang dibayarkan. Indeks merupakan pembagian antara harga rata-rata hotel provinsi dengan rata-rata nasional. | 1 tahun yang lalu |
| 32 | Pengeluaran per Kapita Disesuaikan | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. | 1 tahun yang lalu |
| 33 | Indeks Harga Bahan Bakar | Rata - rata harga satu tahun bahan bakar bermotor dengan oktan 92. | 1 tahun yang lalu |
| 34 | Indeks Harga Akomodasi Lainnya | Dihitung berdasarkan indeksasi harga rata-rata kamar yang dibayarkan. Indeks merupakan pembagian antara harga rata-rata akomodasi lainnya provinsi dengan rata-rata nasional. | 1 tahun yang lalu |
| 35 | Ketersediaan Tempat Duduk Pesawat per Populasi | Ketersediaan tempat duduk pesawat yang menuju provinsi setiap tahunnya (domestik dan internasional), per jumlah penduduk. | 1 tahun yang lalu |
| 36 | Banyaknya Maskapai Penerbangan yang Beroperasi | Indikator ini mengukur banyaknya maskapai penerbangan penumpang terjadwal yang beroperasi di semua bandara di provinsi. Maskapai adalah perusahaan yang menyediakan jasa transportasi udara untuk mengangkut penumpang, barang, atau pos menggunakan pesawat terbang, bisa beroperasi secara domestik maupun internasional, dengan jadwal dan tarif tetap atau charter. | 1 tahun yang lalu |
| 37 | Jumlah Koneksi ke Bandara Lain di Luar Provinsi | Indikator ini mengukur jumlah koneksi ke bandara lain di luar provinsi (domestik dan internasional) untuk mengukur tingkat integrasi provinsi dalam jaringan udara nasional. | 1 tahun yang lalu |
| 38 | Persentase Jalan Provinsi Beraspal | Indikator ini menghitung persentase panjang jalan provinsi beraspal. Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. | 1 tahun yang lalu |
| 39 | Ketersediaan Layanan Transportasi Perkeretaapian | Indikator ini mengukur jumlah kabupaten/kota yang memiliki stasiun dibandingkan dengan jumlah kota pada provinsi. Layanan transportasi perkeretaapian adalah penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api pada prasarana perkeretaapian tertentu yang bertujuan mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas wilayah. | 1 tahun yang lalu |
| 40 | Densitas Kamar Hotel per 100 (seratus) Populasi | Rasio banyaknya kamar yang tersedia untuk tamu baik kamar yang terisi maupun tidak terisi, tetapi tidak termasuk kamar yang sedang diperbaiki, kamar pegawai hotel, dan kamar untuk kantor dibandingkan dengan 100 (seratus) penduduk provinsi. | 1 tahun yang lalu |
| 41 | Densitas Kamar Akomodasi Lainnya per 100 (seratus) Populasi | Rasio banyaknya kamar akomodasi bukan hotel berbintang yang tersedia untuk tamu baik kamar yang terisi maupun tidak terisi, tetapi tidak termasuk kamar yang sedang diperbaiki, kamar pegawai, dan kamar untuk kantor dibandingkan dengan 100 (seratus) penduduk provinsi. | 1 tahun yang lalu |
| 42 | Produktivitas Tenaga Kerja di Bidang Perhotelan dan Restoran | Indikator produktivitas tenaga kerja di bidang perhotelan dan restoran diukur berdasarkan jumlah produktivitas tenaga kerja di bidang perhotelan dan restoran (juta rupiah per populasi) dihitung dari PDRB Provinsi Sektor Jasa Perhotelan dan Restoran dibagi dengan jumlah tenaga kerja di sektor jasa perhotelan dan restoran per provinsi. Indikator ini mengukur Produktivitas tenaga kerja di bidang perhotelan dan restoran di suatu provinsi. | 1 tahun yang lalu |
| 43 | Intensitas Investasi pada Sektor Pariwisata | Intensitas Investasi pada Sektor Pariwisata Ukuran yang menggambarkan seberapa besar tambahan investasi atau penambahan nilai aset yang dialokasikan untuk setiap tenaga kerja dalam suatu periode tertentu. Indikator ini menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan jumlah kapasitas produksi layanan pariwisata melalui penambahan modal. | 1 tahun yang lalu |
| 44 | Jumlah Situs Alam Warisan Dunia (Standar UNESCO) | Indikator ini mengukur jumlah situs alam warisan dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Situs Warisan Dunia Alam mencakup beberapa kawasan alam paling bernilai di Bumi yang diakui memiliki Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value/OUV) bagi umat manusia karena signifikansinya secara global dalam upaya konservasi alam. | 1 tahun yang lalu |
| 45 | Jumlah Sebaran Tumbuhan dan Satwa Liar | Jumlah sebaran tumbuhan dan satwa liar yang diketahui. Jenis tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya harus dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan, potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia baik masa kini maupun masa depan. | 1 tahun yang lalu |
| 46 | Total Kawasan Konservasi | Kawasan konservasi merupakan wilayah yang memiliki nilai penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Kawasan ini ditetapkan dan dikelola untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, baik flora maupun fauna, serta habitat alaminya. | 1 tahun yang lalu |
| 47 | Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Alam Popular | Jumlah pencarian dari keseluruhan kata kunci dikonversi menjadi nilai 0-100 (terbaik). Indikator ini mengukur total pencarian di internet terkait daya tarik wisata alam popular di suatu provinsi. | 1 tahun yang lalu |
| 48 | Luas Wilayah Ekoregion Darat | Luas wilayah geografis di darat yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. | 1 tahun yang lalu |
| 49 | Jumlah situs budaya warisan dunia (Standar UNESCO) | Indikator ini mengukur jumlah situs warisan budaya yang terdaftar di UNESCO. Warisan budaya meliputi: 1. Monumen, yaitu karya arsitektur, karya patung dan lukisan monumental, unsur atau struktur yang bersifat arkeologis, prasasti, hunian gua, serta kombinasi unsur-unsur tersebut, yang memiliki Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value) ditinjau dari sudut pandang sejarah, seni, atau ilmu pengetahuan; 2. Kelompok bangunan, yaitu kelompok bangunan yang berdiri sendiri atau saling terhubung yang, karena arsitekturnya, keseragaman karakter, atau keterkaitannya dengan lanskap sekitarnya, memiliki Nilai Universal Luar Biasa ditinjau dari sudut pandang sejarah, seni, atau ilmu pengetahuan; 3. Situs, yaitu hasil karya manusia atau gabungan hasil karya alam dan manusia, serta kawasan yang mencakup situs arkeologi, yang memiliki Nilai Universal Luar Biasa ditinjau dari sudut pandang sejarah, estetika, etnologi, atau antropologi. | 1 tahun yang lalu |
| 50 | Jumlah Kekayaan Warisan Budaya Tak Benda (Standar UNESCO) | Indikator ini mengukur jumlah kekayaan warisan budaya tak benda yang telah diakui oleh UNESCO yang dimiliki dan terdaftar di provinsi. Warisan budaya takbenda merupakan praktik-praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan serta instrumen, benda, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan, dalam beberapa kasus, individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka. | 1 tahun yang lalu |
| 51 | Jumlah Stadion Olahraga Standar Nasional dan Internasional (FIFA) | Indikator ini mengukur jumlah stadion olah raga yang dimiliki oleh provinsi dengan standar nasional dan Internasional (FIFA). | 1 tahun yang lalu |
| 52 | Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Budaya Popular | Indikator ini mengukur total pencarian di internet terkait daya tarik wisata budaya popular di suatu provinsi. Jumlah pencarian dari keseluruhan kata kunci dikonversi menjadi nilai 0-100 (terbaik). | 1 tahun yang lalu |
| 53 | Rasio Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) | Indikator ini mengukur rasio KaTa Kreatif didapatkan dari jumlah KaTa Kreatif dibandingkan dengan jumlah kabupaten dan kota dalam satu provinsi. KaTa Kreatif menjelaskan terciptanya ekosistem pengembangan KaTa Kreatif yang kondusif di setiap provinsi. | 1 tahun yang lalu |
| 54 | Jumlah Kota Global | Indikator ini mengukur jumlah Kota dalam provinsi yang masuk ke dalam kategori kota global. Kota global (Globalization and World Cities) adalah jaringan penelitian yang didedikasikan untuk analisis hubungan antar-kota dalam jaringan urban global. Melalui penelitian yang ketat dan berbagai kolaborasi khusus dengan mitra akademik maupun non-akademik, menyediakan ruang khusus untuk mengkaji dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan tata kelola dari keterhubungan urban global. | 1 tahun yang lalu |
| 55 | Rasio Perguruan Tinggi Unggulan | Indikator ini mengukur rasio jumlah perguruan tinggi terakreditasi A, B, Unggul, dan Baik Sekali terhadap keseluruhan perguruan tinggi yang terakreditasi di setiap provinsi. | 1 tahun yang lalu |
| 56 | Permintaan Digital Wisatawan untuk Kategori Daya Tarik Wisata Non-rekreasi | Indikator ini mengukur total pencarian di internet terkait daya tarik wisata nonrekreasi (pendidikan olahraga) popular di suatu provinsi. Jumlah pencarian dari keseluruhan kata kunci dikonversi menjadi nilai 0-100 (terbaik). | 1 tahun yang lalu |
| 57 | Intensitas Produksi Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) terhadap Aktivitas Pariwisata | Indikator ini dihitung dengan membagi produksi emisi gas rumah kaca (CO2) Provinsi dengan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum, untuk mewakili sektor pariwisata. Indikator diharapkan akan menyediakan ukuran seberapa efisien sektor pariwisata, yang diwakili oleh akomodasi dan makan minum, dalam menghasilkan PDRB relatif terhadap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Produksi emisi gas rumah kaca per provinsi adalah penjumlahan antara emisi dari unsur energi, Industrial Processes and Product Use (IPPU), pertanian, kehutanan, dan limbah (1 Gg = 1,000 Tonnes). Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. | 1 tahun yang lalu |
| 58 | Intensitas Energi per Riil PDRB Provinsi | Intensitas energi per provinsi adalah penjumlahan antara emisi dari unsur energi, IPPU, pertanian, kehutanan, dan limbah (1 Gg = 1,000 Tonnes). Dihitung dengan membagi total emisi sektor energi (minyak dan gas bumi, industri batu bara, perkantoran dan pemukiman, transportasi, manufaktur dan konstruksi, serta industri energi) dengan riil PDRB provinsi | 1 tahun yang lalu |
| 59 | Persentase Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) | Indikator ini mengukur persentase energi terbarukan dibandingkan dengan energi fosil dalam sumber bauran energi primer. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquefied coal), dan batubara tergaskan (gasified coal). Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. | 1 tahun yang lalu |
| 60 | Indeks Kualitas Udara | Indeks Kualitas Udara (IKU) nasional dihitung dari IKU masing-masing daerah di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa NO2, SO2 dan PM2,5 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. IKU per provinsi didapatkan dari laporan Statistik Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dengan rentang penilaian 0-100 (terbaik). | 1 tahun yang lalu |
| 61 | Indeks Kualitas Air | Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA per provinsi didapatkan dari laporan statistik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup , dengan rentang penilaian 0-100 (terbaik). | 1 tahun yang lalu |
| 62 | Tutupan Lahan yang Berkurang (Angka Deforestasi Netto) | Indikator ini mengukur jumlah rata-rata tutupan lahan yang berkurang/hilang (deforestasi) setiap tahunnya. Angka deforestasi (netto) Indonesia di dalam dan di luar kawasan hutan. | 1 tahun yang lalu |
| 63 | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), | Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Metode pendekatan IKAL menggunakan metode pendekatan indeks mutu air (National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci. IKAL per provinsi didapatkan dari laporan statistik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dengan rentang penilaian 0-100 (terbaik). | 1 tahun yang lalu |
| 64 | Cakupan Kawasan Konservasi | Indikator ini mengukur persentase dari total cakupan konservasi dibagi total wilayah di provinsi. Kawasan konservasi merupakan wilayah yang memiliki nilai penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Kawasan ini ditetapkan dan dikelola untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, baik flora maupun fauna, serta habitat alaminya. | 1 tahun yang lalu |
| 65 | Proporsi Rata-rata Keanekaragaman Hayati Kunci yang Tercakup dalam Kawasan Konservasi per Km2 | Proporsi rata-rata kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati kunci yang tercakup dalam kawasan konservasi. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. | 1 tahun yang lalu |
| 66 | Kontribusi PDRB Sektor Akomodasi, dan Makan Minum | Indikator ini mengukur persentase sektor pariwisata yang dilihat dari sektor penyediaan akomodasi, dan makan minum. (Seri 2010) PDRB tahunan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di provinsi seluruh Indonesia. | 1 tahun yang lalu |
| 67 | Kontribusi Pariwisata pada Tenaga Kerja | Indikator ini mengukur Rasio tenaga kerja pariwisata dibandingkan dengan total penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu. | 1 tahun yang lalu |
| 68 | Rasio Rata-rata Upah per Bulan Pekerja Sektor Akomodasi dan Makan Minum | Indikator ini mengukur rata-rata upah/gaji bersih sebulan (rupiah) buruh/karyawan/pegawai menurut provinsi dan lapangan pekerjaan utama di sektor akomodasi dan makan minum | 1 tahun yang lalu |
| 69 | Selisih Absolut antara Proporsi Pekerjaan Laki-Laki dan Perempuan di Sektor Pariwisata Daerah | Selisih absolut berarti selisih yang diukur tanpa mempertimbangkan arah perbedaan (positif atau negatif), hanya ukuran dari perbedaan antara dua nilai. Dalam hal ini, selisih antara proporsi laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan sektor pariwisata dan perjalanan. | 1 tahun yang lalu |
| 70 | Lama Perjalanan Wisatawan Nusantara | Indikator ini mengukur rata-rata lama perjalanan wisatawan nusantara (malam per perjalanan) berdasarkan provinsi tujuan. | 1 tahun yang lalu |
| 71 | Musim Kedatangan Wisatawan Nusantara | Indikator ini dihitung dengan pendekatan indeks musiman. Indeks musiman dihitung dengan membagi jumlah dari total 3 (tiga) bulan dimana kunjungan wisatawan berada pada angka tertinggi (Top-3) dengan total kunjungan dalam 1 (satu) tahun. Indeks didapatkan dari rata-rata bergerak 2 (dua) tahun terakhir. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara menurut provinsi tujuan (perjalanan). | 1 tahun yang lalu |
| 72 | Rasio Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Melakukan Kegiatan Wisata Budaya | Indikator ini mengukur rasio perjalanan wisatawan nusantara yang melakukan kegiatan wisata budaya ke provinsi tujuan. | 1 tahun yang lalu |
| 73 | Rasio Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Melakukan Kegiatan Wisata Alam | Indikator ini mengukur rasio perjalanan wisatawan nusantara yang melakukan kegiatan wisata alam ke provinsi tujuan. | 1 tahun yang lalu |
| 74 | Supremasi Hukum | Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi, sehingga tidak ada kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang dan setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Indikator ini mencerminkan perlindungan hak milik, efektivitas lembaga peradilan, dan integritas pemerintahan. Diukur melalui Rata-rata dari Indikator: 1. Perlindungan Hak Milik Aset, 1-7 2. Sistem Hukum dan Peradilan dalam Menyelesaikan Perselisihan Perusahaan, 1-7 3. Pengajuan Bantahan/Keberatan terkait Kebijakan dan Peraturan yang Ada, 1-7 4. Tingkat Integritas dan Potensi Risiko Korupsi, 0-100 (Terbaik) | 2026 |
| 75 | Beban Peraturan Pemerintah Daerah | Beban peraturan pemerintah daerah adalah peraturan pemerintah dan persyaratan administratif seperti izin, pelaporan, dan undang - undang. Indikator ini menggambarkan kemudahan bisnis usaha di suatu provinsi dalam menghadapi/mengikuti beban pemerintah daerah. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana kemudahan perusahaan-perusahaan di Provinsi anda dalam mematuhi peraturan pemerintah dan persyaratan administratif (misalnya izin, pelaporan, undang-undang)? [1- Sangat Sulit s.d. 7- Sangat Mudah dan Efisien]” | 2026 |
| 76 | Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menjamin Iklim Usaha | Indikator ini menggambarkan kebijakan pemerintah provinsi dalam memastikan stabilitas lingkungan usaha Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi anda dalam memastikan stabilitas lingkungan berusaha? (Stabilitas lingkungan berusaha mencakup upaya pemerintah daerah dalam menjaga kondisi persaingan dan keberlanjutan usaha) [1- Sangat Tidak Baik s.d. 7- Sangat Baik]” | 2026 |
| 77 | Kebijakan Perizinan Terkait Investasi | Indikator ini menggambarkan seberapa ketatnya kebijakan yang mengatur investasi di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana peraturan dan kebijakan yang mengatur investasi di Provinsi anda? [1- Sangat Dibatasi dengan Ketat s.d. 7- Tidak Dibatasi Sama Sekali]” | 2026 |
| 78 | Kemudahan Mematuhi Sistem Perpajakan Daerah | Indikator ini menggambarkan kemudahan mematuhi perpajakan daerah. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Sejauh mana sistem perpajakan (prosedur dan mekanisme) di Provinsi anda dapat dipatuhi? [1- Sangat Sulit s.d. 7- Sangat Mudah dan Efisien]" | 2026 |
| 79 | Akses Pembiayaan UMKM | Indikator ini menggambarkan kemudahan akses pembiayaan operasional terhadap UMKM oleh Pemerintah Provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana Pemerintah Provinsi anda dalam pemberian akses pembiayaan operasional terhadap UMKM? (1 - Sangat Sulit s.d. 7 - Sangat Mudah dan Efisien).” | 2026 |
| 80 | Keandalan Layanan Kepolisian | Indikator ini menggambarkan keandalan layanan kepolisian di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana keandalan kepolisian di Provinsi anda dalam penegakkan hukum dan ketertiban? (1 - Tidak Dapat Diandalkan Sama Sekali s.d. 7 - Sangat Dapat Diandalkan).” | 2026 |
| 81 | Kualitas Pendidikan Menengah | Indikator ini menggambarkan kualitas sistem pendidikan menengah di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana kualitas sistem pendidikan menengah di provinsi anda dalam memenuhi kebutuhan perekonomian yang kompetitif? (1- Sangat Tidak Baik s.d. 7- Sangat Baik).” | 2026 |
| 82 | Kualitas Pendidikan Tinggi | Indikator ini menggambarkan kualitas sistem pendidikan tinggi di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana kualitas sistem pendidikan tinggi di provinsi anda dalam memenuhi kebutuhan perekonomian yang kompetitif? (1 - Sangat Tidak Baik s.d. 7 - Sangat Baik)." | 2026 |
| 83 | Kebijakan Perekrutan dan Retensi Karyawan | Indikator ini menggambarkan fleksibilitas peraturan perekrutan dan pemutusan hubungan kerja di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana peraturan di provinsi anda terkait fleksibilitas perekrutan dan pemutusan hubungan kerja? (1- Sangat Sulit s.d. 7- Sangat Mudah dan Efisien).” | 2026 |
| 84 | Kemudahan Mencari Karyawan Terampil di Pasar Tenaga Kerja Lokal | Indikator ini menggambarkan kemudahan dan efisiensi perusahaan - perusahaan di suatu provinsi dalam menemukan orang - orang lokal dengan keterampilan yang dibutuhkan. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana perusahaan-perusahaan di provinsi anda dapat menemukan orang-orang lokal dengan keterampilan yang dibutuhkan? (1 - Sangat Sulit s.d. 7 - Sangat Mudah dan Efisien)." | 2026 |
| 85 | Fleksibilitas Pengaturan Kerja | Indikator ini menggambarkan kemudahan perusahaan - perusahaan di suatu provinsi dalam menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana perusahaan-perusahaan di Provinsi anda menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel, seperti kerja jarak jauh dan paruh waktu? (1 - Sangat Sulit s.d. 7 - Sangat Mudah dan Efisien)." | 2026 |
| 86 | Kesetaraan dalam Mendapatkan Kesempatan Bekerja | Indikator ini menggambarkan perusahaan-perusahaan di suatu provinsi dalam memberikan kerja yang setara. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana perusahaan-perusahaan di provinsi anda, dalam memberikan kesempatan kerja yang setara bagi (a) perempuan, (b) mereka yang berasal dari latar belakang agama, etnis atau ras minoritas, (c) penyandang disabilitas, dan (d) kaum marjinal lainnya? (1 - Sangat Tidak Baik s.d. 7 - Sangat Baik)." | 2026 |
| 87 | Penggunaan Platform Digital dalam Menyediakan Layanan Transportasi dan Pengiriman | Indikator ini menggambarkan penggunaan platform digital pada layanan transportasi dan pengiriman di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Di provinsi anda, bagaimana penggunaan platform digital pada layanan transportasi dan pengiriman? (1 - Tidak Menggunakan Sama Sekali s.d. 7 - Digunakan pada Sebagian Besar Layanan).” | 2026 |
| 88 | Penggunaan Platform Digital dalam Menyediakan Layanan Hotel, Restoran, dan Aktivitas Rekreasi | Indikator ini menggambarkan penggunaan platform digital pada layanan hotel, restoran, dan aktivitas rekreasi di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Di provinsi anda, bagaimana penggunaan platform digital pada layanan hotel, restoran, dan aktivitas rekreasi? (1 - Tidak Menggunakan Sama Sekali s.d. 7 - Digunakan pada Sebagian Besar Layanan).” | 2026 |
| 89 | Layanan Pariwisata yang Memadai | Indikator ini menggambarkan penyediaan layanan hotel, restoran, dan kegiatan rekreasi di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana penyediaan layanan hotel, restoran, dan kegiatan rekreasi di Provinsi anda? (1 - Sangat Tidak Kompetitif s.d. 7 - Sangat Kompetitif).” | 2026 |
| 90 | Efisiensi Pelayanan Transportasi Udara | Indikator ini menggambarkan efisiensi pada layanan transportasi udara di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Di Provinsi anda, bagaimana efisiensi (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga, ketersediaan konektivitas) pada layanan transportasi udara (jika tersedia)? (1- Sangat Tidak Efisien s.d. 7- Sangat Efisien).” | 2026 |
| 91 | Kualitas Infrastruktur Jalan | Indikator ini menggambarkan kualitas infrastruktur jalan di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana kualitas infrastruktur jalan yang ada di provinsi anda? (1 - Sangat Tidak Baik s.d. 7 - Sangat Baik).” | 2026 |
| 92 | Efisiensi Layanan Transportasi Kereta Api | Indikator ini menggambarkan efisiensi layanan transportasi kereta api di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Di provinsi anda, bagaimana efisiensi (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga, ketersediaan konektivitas) pada layanan transportasi kereta api (jika tersedia)? (1 - Sangat Tidak Efisien s.d. 7 - Sangat Efisien).” | 2026 |
| 93 | Efisiensi Pelayanan Transportasi Umum | Indikator ini menggambarkan efisiensi layanan transportasi umum di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Di provinsi anda, bagaimana efisiensi (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga, ketersediaan konektivitas) pada layanan transportasi umum (seperti bis, kereta api, kereta bawah tanah, taksi, angkutan umum, dan lain-lain)? (1- Sangat Tidak Efisien s.d. 7- Sangat Efisien).” | 2026 |
| 94 | Efisiensi Pelayanan Transportasi Pelabuhan Penumpang (jika ada) | Indikator ini menggambarkan efisiensi layanan transportasi pelabuhan. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Di provinsi anda, bagaimana efisiensi (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga, ketersediaan konektivitas) pada layanan transportasi." | 2026 |
| 95 | Kualitas Kota dan Pusat Kota | Indikator ini mengukur kepadatan dan kemudahan diaksesnya pusat kota di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana anda mendefinisikan karakteristik kota dan pusat kota di provinsi anda? (1- Sangat Padat dan Hanya Dapat Diakses oleh Masyarakat Tertentu s.d. 7 - Dapat Diakses secara Luas dan Menyenangkan untuk Dikunjungi).” | 2026 |
| 96 | Investasi dalam Energi dan Infrastruktur Ramah Lingkungan | Indikator ini menggambarkan upaya suatu pemerintah provinsi dalam mendanai dan menyubsidi investasi pada energi dan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana upaya pemerintah provinsi anda dalam mendanai dan menyubsidi investasi pada energi dan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (misalnya energi terbarukan, transportasi umum rendah karbon, infrastruktur mobil listrik)? (1 - Sangat Tidak Baik s.d. 7 - Sangat Baik).” | 2026 |
| 97 | Pengawasan Terkait Pencemaran Limbah Terhadap Lingkungan, 1-7 | Indikator ini menggambarkan pengelolaan perusahaan - perusahaan dalam memperhitungkan dampak proses produksi terhadap lingkungan dan alam. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Di provinsi anda, sejauh mana perusahaan-perusahaan memperhitungkan dampak proses produksi terhadap lingkungan dan alam? (1 - Tidak Ada Pengelolaan yang Jelas s.d. 7 - Memiliki Pengelolaan yang Jelas).” | 2026 |
| 98 | Perlindungan yang Memadai Terhadap Alam, 1-7 | Indikator ini menggambarkan upaya suatu pemerintah provinsi dalam melindungi lingkungan dan alam. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana upaya pemerintah provinsi anda dalam melindungi lingkungan dan alam? (1 - Sangat Tidak Baik s.d. 7 - Sangat Baik).” | 2026 |
| 99 | Sebaran Wisatawan | Indikator ini menggambarkan sebaran wisatawan di suatu provinsi. Tanggapan terhadap pertanyaan: “Bagaimana sebaran wisatawan, baik rekreasi dan bisnis, di Provinsi anda? (1 - Hanya Terkonsentrasi di Beberapa Lokasi Saja s.d 7 - Menyebar dengan Merata).” | 2026 |
IV. Desain Kegiatan
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:
Berulang
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:
>= Dua Tahunan
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
Seluruh Wilayah Indonesia
4.6. Metode Pengumpulan Data:
- Pengumpulan Data Sekunder
4.7. Sarana Pengumpulan Data:
VI. Pengumpulan Data
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot
Study)?
Ya
6.6. Metode Pemeriksaan Kualitas
Pengumpulan Data:
- Supervisi
VII. Pengolahan Dan Analisis
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Penyuntingan (Editing)
:
Tidak
Penyandian (Coding)
:
Tidak
Data Entry
:
Ya
Penyahihan (Validasi)
:
Ya
7.2. Metode Analisis:
Analisis Deskriptif
7.3. Unit Analisis:
- Lainnya : Provinsi
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:
- Nasional
- Provinsi
VIII. Diseminasi Hasil
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk
Umum
Tercetak (Hardcopy)
:
Ya
Digital (Softcopy)
:
Ya
Data Mikro
:
Tidak
