Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas menjadi hal yang sangat penting. Data statistik sektoral berperan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penegakan Peraturan Daerah (Perda), yang mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat serta efektivitas aparat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan.

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewenangan dalam menetapkan dan menegakkan Perda guna menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini ketersediaan data yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan terkait persentase penegakan Perda masih perlu ditingkatkan, khususnya yang bersumber dari data administratif yang dimiliki oleh perangkat daerah terkait.

Pengumpulan data persentase penegakan Perda melalui metode kompilasi produk administrasi menjadi salah satu pendekatan yang strategis. Metode ini memanfaatkan data yang telah tersedia dari berbagai dokumen administratif, seperti laporan kegiatan penegakan, berita acara penindakan, serta dokumen pendukung lainnya, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Selain itu, pendekatan ini juga dapat meningkatkan konsistensi dan keberlanjutan penyediaan data statistik sektoral.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan statistik sektoral dengan judul “Kompilasi Data Presentase Penegakkan Perda Kabupaten Tulungagung”. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja penegakan Perda di Kabupaten Tulungagung secara lebih optimal.

Menyediakan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 melalui kompilasi produk administrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi kinerja.