Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks inilah, maka masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam peningkatan kualitas hidupnya.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang  memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan di Kabupaten Jombang (perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus), perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan di Kabupaten Jombang.

Selaras dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perpustakaan menjadi urusan wajib tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar. Artinya, pembangunan perpustakaan telah menjadi urusan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, Perpustakaan Daerah berupaya untuk mempertajam pengembangan dan pembinaan perpustakaan agar dampak yang dirasakan semakin lebih terasa dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dalam upaya formulasi kebijakan, baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan serta pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Kabupaten Jombang, dipandang perlu adanya ketersediaan data yang akurat dan holistik semua jenis perpustakaan baik aspek koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, gedung, pelayanan, pemustaka. Sehingga disparitas pembangunan dapat diminimalisir serta sebaran perpustakaan dapat berkeadilan antar provinsi dan kabupaten/kota sebagai hak masyarakat dalam mengakses informasi dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan uraian tentang Latar Belakang Kegiatan ini, maka dapat dipahami bahwa:

1. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam peningkatan kualitas hidupnya.

2. Perpustakaan Umum Daerah/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan di Kabupaten Jombang.

3. Perpustakaan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar.

4. Perlu adanya ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan, baik aspek koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, gedung, pelayanan, dan pemustaka.

Maksud dilaksanakannya  Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah untuk mengetahui kondisi setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yang meliputi pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per-hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaa (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, jumlah anggota perpustakaan dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Jombang.  Adapun tujuan dilakukannya perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) ini adalah untuk:

1. Mengetahui Pemerataan Layanan Perpustakaan sebaran perpustakaan, serta potensi seluruh jenis perpustakaan di kabupaten Jombang baik perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus, di antaranya: Gedung, Infrastruktur IT, Anggaran dan regulasi daerah. Sehingga tergambar rasio perpustakaan dengan penduduk perkapita dan rasio sebaran perpustakaan wilayah.

2. Mengetahui Ketercukupan Koleksi Perpustakaan seluruh jenis perpustakaan, di antaranya: Jumlah koleksi (judul dan eksemplar buku), Judul koleksi digital/e-resources, berkala yang berlangganan, sirkulasi perbulan dalam 1 tahun, dan anggaran pengadaan koleksi. Sehingga tergambar rasio perpustakaan dengan penduduk perkapita dan rasio penduduk: Koleksi bahan perpustakaan berbasis wilayah.

3. Mengetahui Sumber Daya Manusia (SDM)/Tenaga Perpustakaan semua jenis perpustakaan, di antaranya; Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah pustakawan, jumlah pustakawan yang bersertifikasi, jumlah tenaga yang bersertifikasi Diklat, Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikasi Pustakawan. Sehingga tergambar rasio penduduk dengan tenaga berbasis wilayah dan rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis lembaga.

4. Mengetahui Pengunjung semua jenis perpustakaan, di antaranya; jumlah anggota perpustakaan, profil pemustaka (jenis kelamin, pekerjaan), Jam layanan perpustakaan dan jumlah kunjungan perbulan/tahun. Sehingga tergambar rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis wilayah dan rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis lembaga. Sehingga tergambar rasio penduduk: pemanfaatan perpustakaan berbasis wilayah, rasio penduduk: pemanfaatan perpustakaan basis lembaga.

5. Mengetahui kondisi Perpustakaan Ber Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

6. Mengetahui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan.

7. Mengetahui jumlah anggota perpustakaan di seluruh jombang.