Latar belakang kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK didasarkan pada mandat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menjamin tata kelola teknologi informasi yang terpadu, aman, dan efisien guna menghindari siloisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini, meskipun digitalisasi telah berjalan, daerah masih menghadapi tantangan berupa inefisiensi anggaran akibat investasi teknologi yang tidak terukur serta tingginya risiko keamanan siber pada infrastruktur layanan publik. Sebagai leading sector, Dinas Kominfo memiliki kewenangan strategis untuk melakukan audit sebagai instrumen evaluasi objektif guna memastikan bahwa seluruh aset digital daerah tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy) dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang akuntabel.

• Mengevaluasi Kepatuhan Standar: Memastikan seluruh penyelenggaraan TIK di lingkungan pemerintah daerah telah sesuai dengan standar teknis dan regulasi yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
• Mengukur Efisiensi dan Efektivitas: Melakukan penilaian objektif terhadap kinerja infrastruktur dan aplikasi untuk memastikan investasi anggaran TIK memberikan dampak nyata yang optimal bagi pelayanan publik.
• Meningkatkan Keamanan Informasi: Mengidentifikasi celah keamanan siber (vulnerabilitas) pada sistem pemerintahan untuk mencegah terjadinya kebocoran data dan gangguan layanan.
• Menghapus Siloisasi Data: Mendorong integrasi sistem antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tercipta aliran data yang sinkron untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.
• Memberikan Rekomendasi Strategis: Menyediakan laporan hasil evaluasi sebagai dasar bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan strategis berbasis data (evidence-based policy) untuk pengembangan teknologi di masa depan.
• Menjamin Keberlanjutan Layanan: Memastikan sistem informasi memiliki rencana pemulihan bencana dan tingkat ketersediaan yang tinggi guna melayani masyarakat secara terus-menerus.