Beranda / Rekomendasi Terbit / KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN GIANYAR Tahun 2026

Rancangan Kegiatan Statistik

Judul KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN GIANYAR Tahun 2026
Cara Pengumpulan Data Kompromin
Instansi Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Terbit 08 Mei 2026
Identitas Rekomendasi K-26.5104.020
Judul Kegiatan :
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN GIANYAR
Tahun:
2026
Cara Pengumpulan Data:
Kompromin
I. Penyelenggara
1.1. Instansi Penyelenggara:
Dinas Tenaga Kerja
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:
Jalan Kebo Iwa Nomor 5X, Gianyar
Telepon:
-
Faksmile:
-
Email:
disnakergianyar2@gmail.com
II. Penanggung Jawab
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):
Nama:
I WAYAN PRAYANA, S.E.
Jabatan:
SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GIANYAR
Alamat:
DESA SIDAN
Telepon:
082237733995
Faksmile:
-
Email:
disnakergianyar21@gmail.com
III. Perencanaan dan Persiapan
3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas, serta penyediaan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan kompilasi produk administrasi ketenagakerjaan. Ketersediaan data yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan terukur.

Seiring dengan perkembangan dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks, kebutuhan akan data yang valid dan terintegrasi menjadi semakin penting. Permasalahan seperti tingkat pengangguran, kualitas tenaga kerja, kesesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja memerlukan dukungan data yang komprehensif dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pengelolaan data ketenagakerjaan yang sistematis menjadi suatu keharusan bagi perangkat daerah.

Kegiatan kompilasi produk administrasi ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan data berbasis administrasi yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi rutin perangkat daerah. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan pengumpulan data melalui survei, karena memanfaatkan data yang sudah tersedia dan terus diperbarui secara berkala. Selain itu, data administratif memiliki keunggulan dalam hal kontinuitas dan kemampuan merepresentasikan kondisi riil di lapangan.

Melalui kegiatan ini, data yang dihimpun tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program ketenagakerjaan. Data tersebut juga menjadi sumber informasi penting bagi pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, maupun masyarakat umum.

Di sisi lain, kegiatan ini juga mendukung implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) serta penguatan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah. Prinsip-prinsip SDI seperti standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi diupayakan untuk diterapkan dalam pengelolaan data ketenagakerjaan, sehingga tercipta keselarasan dan integrasi data antar sektor.

Dengan demikian, kompilasi produk administrasi ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan.

3.2. Tujuan Kegiatan:

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

  1. Menyediakan data ketenagakerjaan yang valid dan terintegrasi

    Data yang dihimpun diharapkan mampu menggambarkan kondisi ketenagakerjaan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek strategis, serta terintegrasi antar bidang dan unit kerja, sehingga dapat meminimalisir terjadinya duplikasi, inkonsistensi, maupun perbedaan data antar sumber. 

  2. Mendukung perencanaan dan evaluasi program ketenagakerjaan

    Data yang tersedia menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, serta sebagai alat ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah. 

  3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data

    Dengan tersedianya data yang akurat dan terkini, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. 

  4. Menyediakan informasi bagi pihak internal maupun eksternal

    Data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik perangkat daerah, instansi terkait, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. 

  5. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia di daerah

    Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, termasuk standardisasi data, penyusunan metadata, serta peningkatan interoperabilitas data antar sistem informasi. 

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
Kegiatan Tanggal Mulai Tanggal Selesai
A. Perencanaan/Persiapan
25 Maret 2026
25 April 2026
B. Pelaksanaan Lapangan
04 Mei 2026
26 Mei 2026
C. Pengolahan
02 Juni 2026
30 Juni 2026
D. Analisis
01 Juli 2026
17 Juli 2026
E. Penyajian
20 Juli 2026
14 Agustus 2026
3.4. Variabel yang Dikumpulkan:
No.
Nama Variabel
Definisi
Referensi Waktu
1 Jumlah Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi Data lembaga pelatihan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan infrastruktur pengembangan kompetensi tenaga kerja. Lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 1 minggu
2 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Data lembaga pelatihan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan infrastruktur pengembangan kompetensi tenaga kerja. Lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 1 minggu
3 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Belum Terakreditasi Data lembaga pelatihan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan infrastruktur pengembangan kompetensi tenaga kerja. Lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 1 minggu
4 Jumlah Balai Latihan Kerja Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lembaga pelatihan milik pemerintah juga menjadi indikator penting dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, khususnya bagi masyarakat pencari kerja. 1 minggu
5 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Data ini menggambarkan sejauh mana tenaga kerja telah terlindungi oleh program jaminan sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. 1 bulan
6 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan indikator penting dalam kebijakan pengupahan yang bertujuan untuk melindungi pekerja serta menjamin kelayakan hidup. Besaran UMK mencerminkan kondisi ekonomi daerah serta menjadi acuan bagi dunia usaha dalam memberikan upah kepada pekerja. 1 minggu
7 Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja Data ini menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tingginya jumlah peserta pelatihan mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peningkatan keterampilan (skill upgrading) dan daya saing di pasar kerja. 1 minggu
8 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja keberadaan lembaga pelatihan yang belum terakreditasi menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk dilakukan pembinaan, fasilitasi, dan peningkatan kualitas. Upaya peningkatan akreditasi ini penting agar seluruh lembaga pelatihan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. 1 minggu
9 Jumlah Tenaga Kerja Di Luar Negeri Jumlah tenaga kerja di luar negeri memberikan gambaran mengenai mobilitas tenaga kerja serta kontribusi tenaga kerja migran dalam perekonomian, baik melalui peningkatan pendapatan maupun remitansi. 1 bulan
10 Jumlah Pekerja Warga Negara Asing Jumlah pekerja warga negara asing (WNA) menunjukkan keterlibatan tenaga kerja asing dalam pasar kerja lokal. Data ini penting untuk memastikan bahwa keberadaan tenaga kerja asing tetap sejalan dengan kebijakan ketenagakerjaan nasional serta tidak mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. 3 hari
11 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Jumlah penempatan tenaga kerja menunjukkan tingkat keberhasilan program penempatan kerja dalam menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha. Data ini juga mencerminkan dinamika permintaan dan penawaran tenaga kerja di daerah. 1 bulan
IV. Desain Kegiatan
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:
Berulang
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:
Bulanan
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
Sebagian Wilayah Indonesia
4.5. Wilayah Kegiatan:
Nama Provinsi
Kabupaten/Kota
4.6. Metode Pengumpulan Data:
  • Pengumpulan Data Sekunder
4.7. Sarana Pengumpulan Data:
  • Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)
VI. Pengumpulan Data
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Study)?
Tidak
6.2. Petugas Pengumpulan Data:
Staf Instansi Penyelenggara
6.3. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:
Sma Atau Smk
6.4. Jumlah Petugas:
Supervisor/penyelia/pengawas
: 5 orang
Pengumpul data/enumerator
: 3 orang
6.5. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?
Tidak
6.6. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:
  • Task Force
VII. Pengolahan Dan Analisis
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Penyuntingan (Editing)
: Ya
Penyandian (Coding)
: Tidak
Data Entry
: Ya
Penyahihan (Validasi)
: Ya
7.2. Metode Analisis:
Analisis Deskriptif Dan Analisis Inferensia
7.3. Unit Analisis:
  • Individu
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:
  • Kabupaten Atau Kota
VIII. Diseminasi Hasil
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (Hardcopy)
: Tidak
Digital (Softcopy)
: Ya
Data Mikro
: Tidak