Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN GIANYAR Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Tenaga Kerja |
| Tanggal Terbit | 08 Mei 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.5104.020 |
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas, serta penyediaan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan kompilasi produk administrasi ketenagakerjaan. Ketersediaan data yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan terukur.
Seiring dengan perkembangan dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks, kebutuhan akan data yang valid dan terintegrasi menjadi semakin penting. Permasalahan seperti tingkat pengangguran, kualitas tenaga kerja, kesesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja memerlukan dukungan data yang komprehensif dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pengelolaan data ketenagakerjaan yang sistematis menjadi suatu keharusan bagi perangkat daerah.
Kegiatan kompilasi produk administrasi ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan data berbasis administrasi yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi rutin perangkat daerah. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan pengumpulan data melalui survei, karena memanfaatkan data yang sudah tersedia dan terus diperbarui secara berkala. Selain itu, data administratif memiliki keunggulan dalam hal kontinuitas dan kemampuan merepresentasikan kondisi riil di lapangan.
Melalui kegiatan ini, data yang dihimpun tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program ketenagakerjaan. Data tersebut juga menjadi sumber informasi penting bagi pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, maupun masyarakat umum.
Di sisi lain, kegiatan ini juga mendukung implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) serta penguatan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah. Prinsip-prinsip SDI seperti standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi diupayakan untuk diterapkan dalam pengelolaan data ketenagakerjaan, sehingga tercipta keselarasan dan integrasi data antar sektor.
Dengan demikian, kompilasi produk administrasi ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
Menyediakan data ketenagakerjaan yang valid dan terintegrasi
Data yang dihimpun diharapkan mampu menggambarkan kondisi ketenagakerjaan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek strategis, serta terintegrasi antar bidang dan unit kerja, sehingga dapat meminimalisir terjadinya duplikasi, inkonsistensi, maupun perbedaan data antar sumber.
Mendukung perencanaan dan evaluasi program ketenagakerjaan
Data yang tersedia menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, serta sebagai alat ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data
Dengan tersedianya data yang akurat dan terkini, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Menyediakan informasi bagi pihak internal maupun eksternal
Data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik perangkat daerah, instansi terkait, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
Mendukung implementasi Satu Data Indonesia di daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, termasuk standardisasi data, penyusunan metadata, serta peningkatan interoperabilitas data antar sistem informasi.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
25 Maret 2026
|
25 April 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
04 Mei 2026
|
26 Mei 2026
|
| C. | Pengolahan |
02 Juni 2026
|
30 Juni 2026
|
| D. | Analisis |
01 Juli 2026
|
17 Juli 2026
|
| E. | Penyajian |
20 Juli 2026
|
14 Agustus 2026
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi | Data lembaga pelatihan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan infrastruktur pengembangan kompetensi tenaga kerja. Lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | 1 minggu |
| 2 | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Data lembaga pelatihan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan infrastruktur pengembangan kompetensi tenaga kerja. Lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | 1 minggu |
| 3 | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Belum Terakreditasi | Data lembaga pelatihan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan infrastruktur pengembangan kompetensi tenaga kerja. Lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | 1 minggu |
| 4 | Jumlah Balai Latihan Kerja | Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lembaga pelatihan milik pemerintah juga menjadi indikator penting dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, khususnya bagi masyarakat pencari kerja. | 1 minggu |
| 5 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten | Data ini menggambarkan sejauh mana tenaga kerja telah terlindungi oleh program jaminan sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. | 1 bulan |
| 6 | Upah Minimum Kabupaten (UMK) | Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan indikator penting dalam kebijakan pengupahan yang bertujuan untuk melindungi pekerja serta menjamin kelayakan hidup. Besaran UMK mencerminkan kondisi ekonomi daerah serta menjadi acuan bagi dunia usaha dalam memberikan upah kepada pekerja. | 1 minggu |
| 7 | Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja | Data ini menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tingginya jumlah peserta pelatihan mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peningkatan keterampilan (skill upgrading) dan daya saing di pasar kerja. | 1 minggu |
| 8 | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja | keberadaan lembaga pelatihan yang belum terakreditasi menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk dilakukan pembinaan, fasilitasi, dan peningkatan kualitas. Upaya peningkatan akreditasi ini penting agar seluruh lembaga pelatihan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. | 1 minggu |
| 9 | Jumlah Tenaga Kerja Di Luar Negeri | Jumlah tenaga kerja di luar negeri memberikan gambaran mengenai mobilitas tenaga kerja serta kontribusi tenaga kerja migran dalam perekonomian, baik melalui peningkatan pendapatan maupun remitansi. | 1 bulan |
| 10 | Jumlah Pekerja Warga Negara Asing | Jumlah pekerja warga negara asing (WNA) menunjukkan keterlibatan tenaga kerja asing dalam pasar kerja lokal. Data ini penting untuk memastikan bahwa keberadaan tenaga kerja asing tetap sejalan dengan kebijakan ketenagakerjaan nasional serta tidak mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. | 3 hari |
| 11 | Jumlah Penempatan Tenaga Kerja | Jumlah penempatan tenaga kerja menunjukkan tingkat keberhasilan program penempatan kerja dalam menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha. Data ini juga mencerminkan dinamika permintaan dan penawaran tenaga kerja di daerah. | 1 bulan |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)
- Task Force
- Individu
- Kabupaten Atau Kota