Sebagai instansi vertikal dari Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat daerah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan menyajikan data terkait urusan keagamaan, pendidikan keagamaan, pelayanan haji dan umrah, urusan Kantor Urusan Agama (KUA), serta pembinaan kehidupan beragama di wilayah kerjanya. Penyediaan data yang sistematis dan terintegrasi menjadi kebutuhan yang sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Penyusunan Buku Statistik “Kementerian Agama dalam Angka Tahun 2026” dimaksudkan sebagai media dokumentasi dan publikasi resmi yang memuat gambaran umum kondisi riil satuan kerja, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, layanan keagamaan, pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, serta data penunjang lainnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pimpinan, pemangku kepentingan, peneliti, maupun masyarakat dalam memperoleh informasi yang komprehensif dan terpercaya.

Selain itu, penyusunan buku statistik ini juga merupakan bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Agama. Dengan tersedianya data yang tersaji secara terstruktur dan terukur, diharapkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan pada tahun-tahun mendatang dapat semakin optimal.

Oleh karena itu, Buku Statistik “Kementerian Agama dalam Angka Tahun 2026” disusun sebagai wujud tanggung jawab institusi dalam menghadirkan data yang valid dan informatif, serta sebagai dasar dalam mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Buku Statistik “Kementerian Agama dalam Angka Tahun 2026” bertujuan untuk:

1. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi
2. Menjadi dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program kerja
3. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penyajian data yang transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Mempermudah akses informasi bagi para pemangku kepentingan
5. Mewujudkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja instansi