Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan langkah penting bagi setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan berjalan sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat menjadi instrumen evaluasi yang wajib dilaksanakan secara berkala oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelayanan Inspektorat saat ini, baik dari sisi kelebihan maupun area yag masih memerlukan peningkatan. Informasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu layanan, penyempurnaan SOP, penguatan kapasitan Sumber Daya Manuasia, serta pembangunan inovasi pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, Survey Kepuasan Masyarakat juga menjadi sarana penting untuk memperkuat kepercayaan publik melalui komitmen Inspektorat Kota Madiun dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif dan adil.

• Mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan pengguna layanan terhadapkualitas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Madiun berdasarkan sembilan unsur pelayanan yang ditetapkan  dalam PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.

• Mengidentifikasai kekuatan dan kelemahan layanan, baik dari aspek prosedural, kompetensi SDM, sarana dan prasarana, maupun responsivitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan perangkat daerah.

• Menilai kesesuaian antara standar pelayanan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, sehingga dapat diketahui apakah pelayanan telah diberikan sesuai dengan ketentuan, SOP, serta prinsip pelayanan publik yang baik.

• Menyediakan data dan informasi yang valid serta terukur sebagai dasar dalam penyusunanan kebijaka, perbaikan proses bisnis, pengembangan standar pelayanan, dan peningkatan kinerja unit layanan di lingkungan Inspektorat.

• Mendorong peningkatan kualitas  pengawasan internal melaluai penyelasaran antara pelaksanaan fungsi Inspektorat dengan harapan pengguna layanan, baik masyarakat umum maupun pernagkat daerah.

• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pelayanan, karena hasil SKM menjadi bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat bahwa evaluai mutu layanan dilakukan secara objektif dan berkelanjutan.

• Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi daerah, khususnya pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan berbasis data.

• Menjadi dasar untuk menciptakan inovasi pelayanan, baik dalam bentuk penyederhanaan prosedur, penggunaak teknologi informasi, peningkatan kompetensi SDM, maupun penuatan mekanisme penanganan pengaduan.