Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data merupakan komponen penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan, karena akan mendukung dalam pengambilan kebijakan/keputusan, alat kontrol untuk mencegah terjadinya kesalahan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Kesadaran tentang arti pentingnya Data Peternakan sudah dimulai sejak Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I, yakni dengan berlangsungnya Survei Inventarisasi Hewan tahun 1969. Kegiatan ini merupakan tonggak pertama kerjasama survei dengan BPS melalui pendekatan rumah tangga, sehingga diperoleh Data Peternakan yang cukup lengkap. Setelah itu, beberapa kegiatan kerjasama dengan BPS terus berlangsung, misalnya pelaksanaan Survei Ternak Nasional (1980) dan kegiatan regular sampling untuk mencari parameter teknis peternakan. Namun kegiatan-kegiatan tersebut berjalan secara parsial dan tidak pernah menjadi bagian integral dari perstatistikan nasional. Keinginan untuk memperbaiki data dan Statistik Peternakan terus berlanjut. Pada tahun 2002 dilakukan kerjasama dengan Food and Agriculture Organization (FAO), yaitu melalui Proyek Sthrengthening of Livestock Statistic and Information System yang lebih diarahkan untuk peningkatan pengetahuan statistik dengan membangun Sistem Informasi Nasional dan secara rutin dapat menyediakan arus Data Statistik Peternakan. Dengan demikian, proses perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan peternakan menjadi lebih baik dan terpenuhinya Data Statistik Peternakan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan (stakeholders).Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pokok peternakan berpedoman pada petunjuk teknis yang disusun oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama BPS. Petunjuk Teknis yang terakhir digunakan adalah Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012. Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan dalam rangka memperoleh data peternakan yang berkualitas untuk mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta mengantisipasi perkembangan teknologi dan kaidah-kaidah yang berlaku di Bidang Perstatistikan Nasional, maka dilakukan revisi atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Statistik Peternakan.

1. Mendapatkan data yang akurat dan mutakhir mengenai jumlah, jenis, dan sebaran ternak di suatu wilayah.

2. Menjadi dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor peternakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

3. Mendukung program pembangunan peternakan yang berkelanjutan dan berbasis data.

4. Mempermudah distribusi bantuan dan intervensi pemerintah, seperti vaksinasi, pakan, bibit ternak, dan program lainnya.

5. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan di lapangan, sehingga solusi dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit hewan, terutama dalam pencegahan wabah zoonosis. 

7. Mendorong digitalisasi dan integrasi data peternakan dalam sistem informasi yang lebih modern dan efisien.

8. Memberikan informasi kepada pelaku usaha dan investor tentang kondisi dan peluang di sektor peternakan.