Indonesia merupakan negara adikuasa di bidang kebudayaan. Sebagai negara- bangsa bercorak majemuk dengan latar belakang sosial yang beragam: suku, ras, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, Indonesia memiliki khazanah kebudayaan yang sangat kaya dan melimpah. Khazanah kebudayaan tersebut tersebar di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Khazanah kebudayaan bukan saja menunjukkan peradaban suatu bangsa, tapi juga dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan. 

Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkukuh jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Dengan diterbitkannya Indeks Pembangunan Kebudayaan ini, diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas. 

Salah satu modal dasar pembangunan yaitu sumber daya kebudayaan. Selain itu SDB juga memiliki peran penting karena Indonesia memiliki SDB yang berlimpah, dapat diperbarui, digunakan kembali, dan didaur ulang (renewable, reuse, and recycle). Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dapat diwujudkan dengan meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, memperkuat moderasi beragama, serta meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai strategi pembangunan daerah juga menjadi salah satu program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang. IPK merupakan alat ukur capaian pembangunan wilayah sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memajukan wilayah secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menghasilkan gambaran tingkat Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)