Beranda / Rekomendasi Terbit / Kompilasi Data Keuangan Kota Salatiga Tahun 2026

Rancangan Kegiatan Statistik

Judul Kompilasi Data Keuangan Kota Salatiga Tahun 2026
Cara Pengumpulan Data Kompromin
Instansi Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
Tanggal Terbit 23 Juni 2026
Identitas Rekomendasi K-26.3373.021
Judul Kegiatan :
Kompilasi Data Keuangan Kota Salatiga
Tahun:
2026
Cara Pengumpulan Data:
Kompromin
I. Penyelenggara
1.1. Instansi Penyelenggara:
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:
Jl. Letjen Sukowati No. 51 Salatiga
Telepon:
(0298)327097
Faksmile:
-
Email:
bpkpd@salatiga.go.id
II. Penanggung Jawab
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):
Nama:
Ir. MM. Hermini Widyastuti, M.T
Jabatan:
Sekretaris
Alamat:
Jl. Letjen Sukowati No. 51 Salatiga
Telepon:
(0298) 327097
Faksmile:
Email:
bpkpd@salatiga.go.id
III. Perencanaan dan Persiapan
3.1. Latar Belakang Kegiatan:

BPKPD memiliki peran sentral dalam memastikan keuangan daerah dikelola secara efisien, akuntabel, dan transparan, melalui fungsi-fungsi berikut:

  • Pengelolaan Pendapatan Daerah Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya, serta memastikan kelancaran transfer dana dari pemerintah pusat.

  • Pengelolaan Belanja Daerah Menyusun dan mengendalikan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

  • Pengelolaan Pembiayaan Daerah Mengatur pinjaman, investasi, dan utang-piutang daerah untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

BPKPD juga bertugas menyusun laporan keuangan daerah, menetapkan standar harga satuan umum, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan APBD

3.2. Tujuan Kegiatan:

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai kerangka informasi yang menjelaskan dan mengelola data keuangan secara sistematis. Dalam konteks BPKPD,  meliputi:

  1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Menstandarkan informasi tentang jenis pendapatan (pajak, retribusi, transfer pusat) agar mudah dianalisis, diklasifikasikan, dan diintegrasikan antar sistem.

  2. Pengelolaan Belanja Daerah Memberikan struktur dan definisi atas akun belanja, program, dan kegiatan sehingga memudahkan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran.

Pengelolaan Pembiayaan Daerah Menyediakan informasi yang jelas tentang sumber pembiayaan, pinjaman, dan investasi daerah untuk mendukung pengambilan keputusan fiskal yang tepat.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
Kegiatan Tanggal Mulai Tanggal Selesai
A. Perencanaan/Persiapan
12 November 2025
30 April 2026
B. Pelaksanaan Lapangan
04 Mei 2026
08 Januari 2027
C. Pengolahan
02 Juni 2026
15 Januari 2027
D. Analisis
17 Juli 2026
25 Maret 2027
E. Penyajian
20 Juli 2026
31 Maret 2027
3.4. Variabel yang Dikumpulkan:
No.
Nama Variabel
Definisi
Referensi Waktu
1 Data Target Anggaran Pendapatan Daerah (Un Audited) Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan ( PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP) sebelum pemeriksaan BPK Januari - Desember 2026
2 Data Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (Un Audited) Terjadinya aliran sumber daya ekonomi ke entitas pemerintah, baik berupa kas maupun non-kas, yang meningkatkan nilai ekuitas entitas tersebut. (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP) sebelum pemeriksaan BPK Januari - Desember 2026
3 Data Target Anggaran Pendapatan Daerah (Audited) Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan ( PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP) setelah koreksi BPK Januari - Desember 2026
4 Data Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (Audited) Terjadinya aliran sumber daya ekonomi ke entitas pemerintah, baik berupa kas maupun non-kas, yang meningkatkan nilai ekuitas entitas tersebut. ( PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP) setelah koreksi BPK Januari - Desember 2026
5 Data Target Anggaran Belanja Daerah (Un Audited) Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP) sebelum pemeriksaan BPK Januari - Desember 2026
6 Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah (Un Audited) Pengeluaran aktual dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah selama periode anggaran yang bersangkutan (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP) sebelum pemeriksaan BPK Januari - Desember 2026
7 Data Target Anggaran Belanja Daerah (Audited) Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP) setelah pemeriksaan BPK Januari - Desember 2026
8 Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah (Audited) Pengeluaran aktual dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah selama periode anggaran yang bersangkutan (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP) setelah pemeriksaan BPK Januari - Desember 2026
9 Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Perkiraan setiap penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan maupun belanja, yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP) Januari - Desember 2026
10 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Realisasi setiap penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan maupun belanja, yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP) Januari - Desember 2026
11 Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2 setiap kelurahan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. (UU No 1 Tahun 2024 tentang HKPD) Januari - Desember 2026
IV. Desain Kegiatan
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:
Berulang
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:
Semesteran
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
Sebagian Wilayah Indonesia
4.5. Wilayah Kegiatan:
Nama Provinsi
Kabupaten/Kota
4.6. Metode Pengumpulan Data:
  • Pengumpulan Data Sekunder
4.7. Sarana Pengumpulan Data:
  • Lainnya : SIPD, SISMIOP, SIMPATDA
VI. Pengumpulan Data
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Study)?
Tidak
6.6. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:
  • Lainnya : Desk/Rekon
VII. Pengolahan Dan Analisis
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Penyuntingan (Editing)
: Ya
Penyandian (Coding)
: Ya
Data Entry
: Ya
Penyahihan (Validasi)
: Ya
7.2. Metode Analisis:
Analisis Deskriptif
7.3. Unit Analisis:
  • Lainnya : SKPD
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:
  • Kabupaten Atau Kota
  • Kecamatan
  • Lainnya : Kelurahan
VIII. Diseminasi Hasil
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (Hardcopy)
: Tidak
Digital (Softcopy)
: Ya
Data Mikro
: Tidak