Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya Terbentuk Dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Yang Mempunyai Tugas Utama Melaksanakan Penerbitan Izin, Pemantauan Izin Dan Pembatalan Izin Di Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya Yang Tertuang Dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Rangka Menjamin Terselenggaranya Good Government Yang Merupakan Prasyarat Bagi Setiap Pemerintahan Untuk Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Dan Mencapai Tujuan Dan Cita – Cita Bangsa Dan Negara, Diperlukan Pengembangan Dan Penerapan System Pertanggung Jawaban Yang Tepat, Jelas, Terukur Dan Nyata Sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Dapat Berlangsung Secara Berdaya Guna, Bersih Dan Bertanggung Jawab Serta Bebas Dari Korupsi Dan Kolusi. Upaya Ini Untuk Menselaraskan Dengan Tujuan Perbaikan Pelayanan Publik Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah Perlu Mendapatkan Dorongan Yang Lebih Besar Dari Berbagai Elemen Masyarakat, Termasuk Dalam Pengembangan Pembuatan Data Base Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pengelolaan Perizinan Atas Tugas Dan Fungsi Yang Dibebankan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya

Penyusunan Data Base Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya Ini Bertujuan Untuk Menyajikan Informasi Mengenai Data-data Baik Itu Sarana Dan Prasarana, Izin Yang Diproses Dan Dikeluarkan Serta Data-data Yang Mendasar Lainnya Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya Mulai Tahun 2022 Hingga Tahun 2026.