Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi baik tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata. Ketersediaan pangan merupakan sub sistem yang mendasar dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri maupun impor untuk komoditas pangan tertentu yang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Jika ketersediaan pangan kurang karena kebutuhan yang lebih besar daripada produksi, akan mengakibatkan permasalahan gejolak harga bahkan masalah stabilitas sosial.

Proyeksi neraca pangan adalah perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit. Penyusunan proyeksi neraca pangan ini menjadi sangat penting karena digunakan sebagai salah satu sumber bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional. Proyeksi neraca pangan juga digunakan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk antisipasi masalah pangan, penanganan pemenuhan ketersediaan dan pasokan pangan, serta dalam upaya stabilitas harga pangan.

1. Sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pangan;

2. Sebagai bahan perumusan kebijakan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan dalam neraca komoditas; 

3. Sebagai bahan perumusan kebijakan penetapan kebutuhan pemasukan dan pengeluaran antarwaktu dan antar wilayah;

4. Untuk memetakan wilayah surplus atau defisit pangan.