Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan berdampak luas terhadap kualitas hidup korban, keluarga, serta masyarakat. Penanganan kasus memerlukan sistem administrasi yang tertib, terstandar, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan, perlindungan, serta pemulihan korban.

Berbagai regulasi seperti:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

mengamanatkan perlunya sistem penanganan yang terkoordinasi dan terdokumentasi secara administratif.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan:

• Dokumen administrasi yang belum terstandarisasi
• Format pelaporan yang berbeda-beda
• Arsip kasus yang belum terdokumentasi secara sistematis
• Kurangnya integrasi data antar unit layanan

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan kompilasi produk administrasi untuk menghimpun, menata, dan menyusun dokumen administrasi secara sistematis sebagai acuan kerja dan bahan evaluasi kebijakan.