Seiring dengan berkembangnya wilayah perkotaan, kebutuhan akan tempat tinggal sementara seperti pondokan atau rumah kos semakin meningkat, khususnya di wilayah Kemantren Mergangsan. Kondisi ini didorong oleh banyaknya institusi pendidikan, pusat kegiatan ekonomi, serta mobilitas masyarakat yang tinggi.

Regulasi tentang pondokan di Kota Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan dan Perwal Nomor 36 Thun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan. Perda dan Perwal ini dimaksudkan untuk menggantikan peraturan daerah yang lama untuk memperkuat regulasi di bidang persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaran pondokan, kewajiban dan larangan, pengawasan, peran serta masyarakat, sertifikasi pondokan layak huni, dan pengenaan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan daerah dan perwal ini.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2026 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, kewenangan pemberian rekomendasi izin usaha pondokan berada pada tingkat kemantren. Hal ini menjadikan Kemantren Mergangsan memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pendataan terhadap penyelenggaraan usaha pondokan.

Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia data yang akurat dan terintegrasi mengenai jumlah, jenis, serta persebaran usaha pondokan di wilayah Kemantren Mergangsan. Padahal, keberadaan pondokan memiliki berbagai dampak, baik dari sisi sosial, keamanan, maupun ekonomi.

Dari sisi ketertiban umum, usaha pondokan berpotensi menimbulkan gangguan apabila tidak terdata dan terpantau dengan baik. Beberapa potensi kerawanan antara lain tindak kejahatan, penyalahgunaan narkotika, serta pelanggaran norma sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif melalui pendataan yang sistematis dan berkelanjutan.

Di sisi lain, usaha pondokan juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Dengan banyaknya sekolah, perguruan tinggi, dan pusat usaha di wilayah Mergangsan, keberadaan pondokan menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan perekonomian lokal.

Berdasarkan hal tersebut, Kemantren Mergangsan perlu melaksanakan kegiatan pendataan usaha pondokan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, pengawasan, serta pembinaan ke depan.

Penyelenggara pondokan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya. Sebagai konsekuensi logis dari tanggung jawab tersebut dan untuk memastikan penyelenggara pondokan memiliki kepedulian, maka adanya izin penyelenggaraan pondokan menjadi suatu keharusan sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum. Di samping itu, penyelenggara pondokan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan di lingkungan pondokannya dan di lingkungan masyarakat di mana pondokannya berada. Tanggung jawab tersebut sekaligus membedakan pondokan dengan hotel, penginapan dan sejenisnya yang pada umumnya bertujuan komersial.