Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk memberikan layanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Direktorat Layanan Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, merupakan unit kerja yang memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan publik di bidang perizinan penyelenggaraan penyiaran. Pelayanan tersebut mencakup proses pengajuan izin baru, perpanjangan izin, perubahan data perizinan, serta berbagai layanan administrasi lainnya yang diberikan kepada lembaga penyiaran. Mengingat layanan perizinan penyiaran memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan penyiaran nasional yang tertib, berkepastian hukum, dan berkualitas, maka diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat serta prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah Survei Kualitas Layanan Publik (SKLP). Survei ini bertujuan memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi pengguna layanan terhadap mutu pelayanan yang diberikan, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Hasil survei menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program peningkatan kualitas layanan, serta implementasi inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Survei Kualitas Layanan Publik pada layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai unsur pelayanan, seperti persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, hingga penanganan pengaduan. Sementara itu, Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) mengukur persepsi masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pelayanan, meliputi transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, anti-gratifikasi, anti-korupsi, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Pelaksanaan survei ini juga merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Hasil pengukuran IKM dan IIPP diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai tingkat kualitas pelayanan dan integritas penyelenggaraan layanan perizinan penyiaran, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola pelayanan publik, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Layanan Ekosistem Digital sebagai penyelenggara layanan perizinan di bidang penyiaran.

Dengan demikian, pelaksanaan Survei Kualitas Layanan Publik Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran tidak hanya menjadi sarana evaluasi kinerja pelayanan, tetapi juga merupakan wujud komitmen Direktorat Layanan Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung transformasi digital pelayanan publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Maksud dan Tujuan dilakukan Survei Kualitas Layanan Publik pada layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, adalah:
a. Memperoleh gambaran dan pendapat masyarakat untuk mengetahui tingkat kinerja unit penyelenggara dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan perizinan penyiaran serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Layanan Ekosistem Digital.
b. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan perizinan penyiaran dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
c. Mendorong penyelenggara pelayanan perizinan penyiaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
d. Mendorong penyelenggara pelayanan perizinan penyiaran menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
e. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada layanan perizinan penyiaran.

Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian tingkat kepuasan pengguna layanan publik terhadap kinerja (perfomance) dari penyelenggara layanan perizinan penyiaran sebagai penyedia layanan, yaitu Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi yang merasakan langsung layanan publik yang telah diberikan sehingga mempunyai hak untuk memberikan penilaian