Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Bina Bangda Kemendagri Nomor 600.3.4/11781/Bangda Tanggal 13 November 2023  tentang Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPDRI), mewajibkan pemerintah daerah mengimplementasikan modul E-Walidata dalam SIPD-RI guna mewujudkan satu data perencanaan pembangunan yang akurat dan terpadu, yang salah satunya terkait Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dengan memanfaatkan Modul E-Walidata pada informasi pembangunan daerah dalam SIPD-RI. Hal ini sangat sesuai dengan Pasal 30 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah melalui suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini memperkuat Bappeda sebagai pengelola utama dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data statistik sektoral.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan dan pembangunan daerah.