Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi mengenai korban kekerasan menjadi hal yang sangat penting. Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengevaluasi efektivitas program dan layanan perlindungan yang telah berjalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, pendataan korban kekerasan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan layanan yang komprehensif, cepat, dan tepat. Oleh karena itu, kegiatan “Kompilasi Data Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara Barat” diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat provinsi.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan basis data yang valid dan dapat dijadikan rujukan dalam perencanaan program, pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan yang berpihak pada korban kekerasan. Dengan demikian, perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan “Kompilasi Data Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara Barat” adalah untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data tersebut menjadi dasar penting dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, khususnya pada aspek pendataan korban kekerasan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah dan lembaga terkait dalam pengelolaan serta pemanfaatan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, tersedianya data kekerasan yang komprehensif akan mendukung pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, serta melakukan perencanaan yang tepat sasaran dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan. Hal ini selaras dengan visi pembangunan “NTB Makmur dan Mendunia”, di mana kesejahteraan (makmur) hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat, khususnya perempuan dan anak, terlindungi dari segala bentuk kekerasan, serta citra NTB di tingkat nasional maupun internasional (mendunia) dapat ditopang dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan layanan perlindungan yang berkualitas. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan NTB yang aman, inklusif, dan berdaya saing.