Data statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan dasar penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Natuna membutuhkan data statistik sektoral yang berkualitas sebagai bahan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyelenggarakan tata kelola data yang memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Namun dalam pelaksanaannya, data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Natuna masih menghadapi permasalahan, seperti perbedaan definisi dan metodologi, keterbatasan metadata, serta belum terintegrasinya data antar sektor.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya terkoordinasi untuk menghimpun dan menyelaraskan data antar Perangkat Daerah agar data yang dihasilkan lebih konsisten, terstandar, dan mudah dimanfaatkan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas guna menunjang perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Natuna.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang diusulkan oleh Perangkat Daerah  di  Kabupaten  Natuna.  Melalui  kegiatan  ini, diharapkan  dapat diketahui kondisi, kebutuhan, serta kesesuaian usulan kegiatan statistik dengan ketentuan dan standar  yang  berlaku, sehingga  proses  pemberian  rekomendasi  dapat  dilakukan secara objektif, terukur, dan akuntabel.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui jumlah Perangkat Daerah yang mengusulkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral.
2. Mengidentifikasi jenis dan ruang lingkup kegiatan statistik yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.
3. Menilai  kesesuaian  usulan  kegiatan  statistik  dengan  standar,  definisi,  dan metodologi statistik yang berlaku.
4. Menghimpun  data  dan  informasi  pendukung  sebagai  bahan  dalam  proses pemberian rekomendasi kegiatan statistik.
5. Mendukung tertib administrasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Natuna.