Untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang baik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi maka perlu dilaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan kearsipan disebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan secara terkoordinasi melalui kerjasama Lembaga Kearsipan Daerah dengan Perangkat Daerah penyelenggara pengawasan di daerah. 

Selanjutnya, sesuai Peraturan Kepala Arsip Naional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan disebutkan bahwa aspek pengawasan sistem kearsipan internal meliputi: 

1. Pengelolaan arsip dinamis, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip; dan 

2. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan dan prasarana dan sarana kearsipan. 

Adapun hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan pengawasan kearsipan ini adalah tumbuhnya budaya tertib arsip di semua Perangkat Daerah. Untuk itu, titik berat kegiatan pengawasan lebih pada fungsi pembinaan. Dalam hal ini berusaha mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsipnya. Dari berbagi kendala tersebut, selanjutnya akan diberikan rekomendasi dan petunjuk teknis agar kegiatan kearsipan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah

Adapun hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan pengawasan kearsipan ini adalah tumbuhnya budaya tertib arsip di semua Perangkat Daerah. Untuk itu, titik berat kegiatan pengawasan lebih pada fungsi pembinaan. Dalam hal ini berusaha mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsipnya. Dari berbagi kendala tersebut, selanjutnya akan diberikan rekomendasi dan petunjuk teknis agar kegiatan kearsipan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah