Pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat, mutakhir, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik menjadi fondasi penting dalam perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi program, serta penyusunan kebijakan publik di tingkat kabupaten.

Dalam penyelenggaraan statistik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data statistik dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik sektoral merupakan statistik yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsinya.

Sebagai bagian dari implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten mengelola data statistik sektoral secara terintegrasi melalui koordinasi antara Produsen Data (perangkat daerah), Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika), dan Pembina Data (Badan Pusat Statistik). Penyediaan statistik sektoral yang valid dan terstruktur akan memudahkan sinkronisasi data pembangunan, meminimalkan duplikasi data, serta memperkuat proses perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Kegiatan Statistik Sektoral Kabupaten perlu terus didorong melalui penguatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyusunan buku Statistik Sektoral Kabupaten yang memuat data-data sektoral dari seluruh perangkat daerah secara sistematis dan komprehensif.

Penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral Kabupaten memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kebijakan pembangunan daerah.
2. Mengintegrasikan dan mengonsolidasikan data sektoral dari seluruh perangkat daerah dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten.
3. Meningkatkan kapasitas dan peran perangkat daerah sebagai produsen data sektoral dalam menghasilkan data yang sesuai dengan standar metadata, kode referensi, dan prinsip interoperabilitas data.
4. Mewujudkan keterbukaan dan ketersediaan data statistik sektoral yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip pengelolaan data pemerintah.
5. Mencegah terjadinya duplikasi data dan perbedaan angka statistik antar perangkat daerah melalui proses validasi dan verifikasi data sektoral secara berjenjang.