Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menerangkan prioritas kedua pembangunan Nasional yaitu memantapkan sistem keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Salah satu sasaran prioritas nasional tersebut adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dimana salah satu indikatornya adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Salah satu sistem informasi untuk mendukung kegiatan Prioritas Nasional dan kegiatan penanganan kerawanan pangan dan gizi yang dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain. Nilai IKP yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu akan menghasilkan FSVA. Sehingga FSVA dapat diartikan sebagai peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA dapat digunakan sebagai dasar penentuan daerah prioritas intervensi penanganan kerentanan terhadap kerawanan pangan, mengingat terbatasnya anggaran dan sumberdaya yang ada.

Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 melakukan pemutakhiran analisis IKP dan FSVA dari sebelumnya 9 indikator menjadi 12 indikator. Dua belas indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

1. Memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai bahan masukan pengambil kebijakan dalam upaya mengentaskan kerawanan pangan dan gizi lintas sektor, antara lain Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, BKKBN, BPS, BMKG, BNPB, BRIN, serta OPD pangan di provinsi dan kabupaten/kota.

2. Memberikan Informasi dimana daerah rentan pangan, mengapa terjadi rentan pangan, dan dasar rekomendasi program pengentasan kerawanan pangan,

3. Mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah/daerah,

4. Menghasilkan indikator indeks ketahanan pangan (IKP) Nasional,

5. Menghasilkan indikator indeks ketahanan pangan (IKP) Provinsi,

6. Menghasilkan indikator indeks ketahanan pangan (IKP) Kabupaten,

7. Menghasilkan indikator indeks ketahanan pangan (IKP) Kota,

8. Menghasilkan indikator persentase daerah rentan rawan pangan,

9. Menghasilkan indikator indeks ketersediaan pangan,

10. Menghasilkan indikator indeks keterjangkauan pangan,

11. Menghasilkan indikator indeks pemanfaatan pangan.