Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Klausul tersebut menyatakan bahwa jalan merupakan salah satu prasarana dasar yang memiliki peran penting bagi pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan prasarana dasar jalan yang merata akan membuka akses antar wilayah sehingga akan meningkatkan mobilisasi penduduk dan distribusi barang yang pada akhirnya akan meningkatkan aktivitas dan perkembangan wilayah secara keseluruhan. Penguasaan jalan oleh negara sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah daerah berwenang untuk menyelenggarakan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Kewenangan ini memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan, menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, dan menyusun perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.

Mengetahui data kondisi jalan di Kabupaten Kudus