Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	Kompilasi Produk Administrasi Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Gianyar Tahun 2026
Cara Pengumpulan Data	Kompromin
Instansi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar
Tanggal Terbit	08 Mei 2026
Identitas Rekomendasi	K-26.5104.046

Judul Kegiatan :

Kompilasi Produk Administrasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Gianyar

Tahun:

2026

Cara Pengumpulan Data:

Kompromin

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

Jl. Kesatrian No. 16x Gianyar

Telepon:

08113966889

Faksmile:

Email:

bappedakabgianyar@gmail.com

II. Penanggung Jawab

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Kegiatan		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A.	Perencanaan/Persiapan	02 Januari 2026	27 Februari 2026
B.	Pelaksanaan Lapangan	01 Juli 2026	30 Oktober 2026
C.	Pengolahan	03 Agustus 2026	30 Oktober 2026
D.	Analisis	01 Oktober 2026	06 November 2026
E.	Penyajian	16 November 2026	27 November 2026

No.	Nama Variabel	Definisi	Referensi Waktu
1	geografis daerah	Ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi	1 tahun
2	pemerintah daerah	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	1 tahun
3	desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1 tahun
4	kelurahan	Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1 tahun
5	tingkat pendidikan yang ditamatkan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	1 tahun
6	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1 tahun
7	pajak daerah	Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	1 tahun
8	retribusi daerah	Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	1 tahun
9	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan BUMD.	1 tahun
10	Produk Domestik Regional Bruto	Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.	1 tahun
11	rumah sakit umum	Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit	1 tahun
12	puskesmas	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.	1 tahun
13	stunting	Status gizi yang didasarkan pada panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U).	1 tahun
14	Angka Partisipasi Kasar	Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.	1 tahun
15	Angka Partisipasi Murni	Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase.	1 tahun
16	permukiman kumuh	Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain: 1. Penduduk/bangunan sangat padat, 2. Banyak rumah yang tidak layak huni, 3. Sanitasi lingkungan buruk.	1 tahun
17	Penduduk miskin	Penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.	1 tahun
18	Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran.	1 tahun
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	1 tahun
20	Wanita Usia Subur	Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid.	1 tahun
21	Lingkungan hidup	Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain	1 tahun
22	Komunikasi dan informatika	Kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu. Sebuah komputer mengacu pada komputer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti smartphone.	1 tahun
23	Usaha Mikro, Kecil, Menengah	UMKM didefinisikan sebagai: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan. sampai dengan Paling banYak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banYak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai tlengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	1 tahun
24	Lahan Pertanian	Lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak.	1 tahun
25	perikanan tangkap	Kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di laut atau perairan darat secara bebas.	1 tahun
26	Kepariwisataan	keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.	1 tahun
27	Industri	Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyasi nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri	1 tahun
28	Perdagangan	Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.	1 tahun
29	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	instrumen pengukuran kinerja tata kelola keuangan Pemda yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2020	1 tahun
30	Program	rancangan, rencana, atau serangkaian instruksi sistematis yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks manajemen/kegiatan (perencanaan) maupun dalam dunia teknologi/komputer	1 tahun
31	Kegiatan	aktivitas, usaha, atau pekerjaan yang dilakukan baik secara fisik maupun mental, seringkali bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu	1 tahun
32	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun	1 tahun
33	Konsultasi Publik	proses dialog dua arah atau musyawarah antara pemerintah/pengembang proyek dan masyarakat untuk mendapatkan masukan, saran, dan kesepahaman terkait kebijakan atau proyek pembangunan	1 tahun
34	Pokok Pikiran Dewan	usulan program atau kegiatan hasil reses dan dengar pendapat anggota dewan yang diserap dari aspirasi masyarakat	1 tahun