Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	Kompilasi Data Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026
Cara Pengumpulan Data	Kompromin
Instansi	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Kaltim
Tanggal Terbit	13 Mei 2026
Identitas Rekomendasi	K-26.6400.002

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun:

2026

Cara Pengumpulan Data:

Kompromin

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Kaltim

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

Jl. Gajah Mada No.2, RW.01, Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242Jl.

Telepon:

Faksmile:

Email:

ukpbj.kaltimprov@gmail.com

II. Penanggung Jawab

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

No.	Nama Variabel	Definisi	Referensi Waktu
1	Nilai transaksi pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan Perangkat Daerah	Nilai transaksi pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan Perangkat Daerah adalah nilai atau estimasi biaya yang dihabiskan dalam proses pengadaan barang atau jasa oleh suatu perangkat daerah, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	1 Tahun
2	Nilai transaksi pengadaan barang/jasa perangkat daerah melalui e-purchasing	Nilai transaksi pengadaan barang/jasa perangkat daerah melalui e-purchasing adalah jumlah total nilai keuangan dari setiap transaksi pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh perangkat daerah melalui sistem e-purchasing (atau e-katalog)	1 Tahun
3	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia adalah rasio persentase dari jumlah transaksi pembelian barang/jasa yang dilakukan melalui sistem e-katalog	1 Tahun
4	Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan Perangkat Daerah dirinci menurut jumlah paket pengadaan	Nilai monitoring pengadaan barang jasa yang tercatat di Sistem LKPP berdasarkan perangkat daerah dan dirinci menurut jumlah paket pengadaan adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan berkelanjutan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah (SKPD).	1 Tahun