Indonesia termasuk daerah yang rawan bencana dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Bencana yang datang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun akibat dari ulah manusia. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya. Bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, letusan gunung api, kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan transportasi, dan kecelakaan industri sering kali menjadi ancaman yang serius bagi penduduk Indonesia. Ancaman bencana dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Trend kejadian bencana menunjukkan peningkatan kejadian bencana dari tahun ke tahun. Pencatatan data bencana yang sistematis akan mempermudah dalam pengolahan data bencana, membantu dalam perencanaan pengurangan risiko bencana serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ke depannya. Terdapat perbedaan format pelaporan data antara provinsi/kabupaten/kota yang satu dengan yang lain. Format yang berbeda tersebut menyebabkan kesulitan dalam membuat rekapitulasi data bencana secara nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai badan negara yang menangani masalah bencana perlu membakukan dan menyeragamkan data bencana di seluruh wilayah Indonesia. Standardisasi data kebencanaan disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaporan kejadian bencana. Dalam standardisasi data kebencanaan ini, terdiri dari data pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. (Perka BNPB No 8 Tahun 2011)
 

Standardisasi data kebencanaan bertujuan untuk:

1. Menyamakan persepsi antara BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga Terkait dan pemangku kepentingan lainnya yang melakukan pengelolaan data bencana.
2. Memberikan panduan dalam pengelolaan data bencana.
3. Mempermudah BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga Terkait dan pemangku kepentingan lainya dalam pengumpulan, pemrosesan, analisis dan pelaporan data bencana, pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi.