Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah salah satu tugas Biro Perekonomian :

1. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang BLUD (Badan Layanan Umum Daerah);
2. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang BLUD.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR :

1. pedoman pengelolaan keuangan BLUD dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, berimplikasi terhadap adanya perubahan pengaturan mengenai pengelolaan piutang pada Badan Layanan Umum Daerah;
3. dengan adanya Pergub Jatim No. 33 Tahun 2023 menggatikan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah disempurnakan untuk dapat menampung kebutuhan hukum mengenai pengelolaan keuangan BLUD

Pengelola keuangan BLUD terdiri atas struktur wewenang yang secara fungsional bertanggungjawab atas proses penyusunan dan penetapan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Struktur pengelola keuangan BLUD tetap mengacu kepada struktur pengelola keuangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Struktur pengelola keuangan BLUD dibagi menjadi dua jenis; Struktur pengelola keuangan BLUD Unit SKPD dan BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).

Menindaklanjuti rekomendasi DPRD, bersama ini disampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pembinaan BLUD dilaksanakan oleh pembina teknis yaitu kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan terkait, dan pembina keuangan. Pada tingkat provinsi, Gubernur melakukan pembinaan melalui sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, dan asistensi terhadap BLUD provinsi. Selanjutnya, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bertugas mengoordinasikan pembinaan dan perumusan kebijakan terhadap BLUD dengan instansi terkait. Dalam hal ini, dapat dilakukan koordinasi dengan instansi teknis untuk menyusun kaian dalam rangka menilai kemandirian fiscal RS serta rencana tindaklanjut guna peningkatan kemandirian RS BLUD

Tujuan utama pembentukan BLUD di Jawa Timur, sebagaimana instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur lainnya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan ini, adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.  BLUD Jatim dibentuk untuk mempermudah unit kerja teknis dalam melayani masyarakat secara lebih profesional dan fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian. 

• Peningkatan Pelayanan Publik: Memberikan layanan yang lebih baik, cepat, dan efisien kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan (RSUD), unit teknis dan pendidikan (SMK).
• Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan: Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat.
• Optimalisasi Kinerja dan PAD: Mendorong optimalisasi BLUD kesehatan (RSUD), unit teknis dan pendidikan (SMK) untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.
• Peningkatan Kualitas SDM dan Sarpras: Mempercepat pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sarana, prasarana, dan alat kesehatan.
• Kemandirian BLUD: Mewujudkan kemandirian BLUD, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, melalui kajian strategis yang dilakukan oleh Biro Perekonomian Setdaprov Jatim.
• Efisiensi Penggunaan Anggaran: Mendorong penggunaan alat kesehatan dan anggaran secara efisien untuk mendukung tema "Jatim Tangguh Terus Bertumbuh".