Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Data sektoral yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan publik, khususnya pada rumpun Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang mencakup isu strategis. Namun masih banyak dijumpai permasalahan terkait ketidaksesuaian antar data sektoral, tumpang tindih indikator, perbedaan definisi operasional, serta ketidakterpaduan dalam mekanisme pengumpulan data. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas data dan menyulitkan integrasi statistik lintas sektor.

Data statistik sektoral ini sangat penting untuk memberikan gambaran situasi dan dinamika pembangunan yang sedang berlangsung, serta membantu pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policymaking). Selain itu, data yang terkompilasi secara transparan dan dapat diakses akan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan dan memonitor program-program pembangunan nasional maupun daerah. Melalui kegiatan Kompromin ini, diharapkan tercapai harmonisasi metadata, indikator, serta standar definisi dan metodologi statistik antar instansi.
Dengan terlaksananya kegiatan ini secara rutin dan terstruktur, kualitas, keterpaduan, dan keterbandingan data sektoral dalam rumpun Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat ditingkatkan, sehingga mampu memberikan dukungan optimal terhadap proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

1. Membangun kesepahaman teknis dan kelembagaan antara instansi penghasil dan pengguna data dalam rumpun Perekonomian dan Sumber Daya Alam, guna memperkuat koordinasi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral.
2. Meningkatkan mutu, cakupan, dan akses terhadap data sektoral agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kebijakan, peneliti, dan publik secara luas.