Data kependudukan merupakan data strategis dan bersifat lintas sektor yang memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ketersediaan data kependudukan disemua tingkat administrasi pemerintahan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi sampai tingkat Nasional menjadi faktor kunci keberhasilan program – program pembangunan.
Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk melakukan pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian juga halnya dengan UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga menetapkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi Kependudukan dan keluarga sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan.
Penyajian data dan Informasi kependudukan yang menggambarkan kondisi kependudukan di Kota Blitar dapat diwujudkan dalam bentuk Profil Perkembangan Kependudukan Kota Blitar, yang selanjutnya dapat dijadikan data dasar untuk perencanaan maupun penentuan kebijakan pembangunan daerah.

1. memperoleh gambaran kondisi kuantitatif penduduk
2. memperoleh gambaran kondisi kualitatif penduduk
3. memperoleh gambaran kondisi mobilitas penduduk
4. memperoleh gambaran kondisi persebaran penduduk