Pemerintah  Daerah Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah otonom dalam era desentralisasi ini menyadari pentingnya pengkajian potensi dan permasalahan daerahnya. Salah satu permasalahan sektoral yang dihadapi adalah dalam sektor pengairan. 

Salah satu hal mendasar akan pentingnya keakuratan data adalah untuk mengenal potensi dan permasalahan daerah. Dengan tersedianya data dan informasi yang akurat, jelas, obyektif, mudah digunakan dan informatif mengenai daerah tersebut, maka kekuatan dan kelemahan daerah dapat segera diketahui sebagai dasar pengetahuan mengenai daya komparatif dan kompetitif daerah tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunanbangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaanya disuatu wilayah pengairan

Kewenangan pemerintah dalam penguasaan dan wewenang untuk :

1. Menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya Air; 

2. Menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

3. Menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas Negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

4. Menetapkan Kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas Negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

5. Menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas Negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

6. Menetapkan status daerah irigasi;

7. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas Negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

8. Membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas Negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

9. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengelolaan Sumber Daya Air;

10. Membentuk Pengelola Sumber Daya Air;

11. Menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentigan terkait;

12. Menetapkan kebijakan danstrategi nasional dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan

13. Memungut, menerima dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas Negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional.

Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, agar fungsinya berjalan dengan baik maka perlu dilakukan upaya :

1. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air; 

2. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumbersumbernya dan daerah sekitarnya; 

3. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya; 

4. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Pertanyaan bagaimana mengelola dan mengakses database tentang pengairan secara terpadu merupakan masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi data (data redudancy) dalam pengelolaan data karena kurangnya koordinasi. 

Tingginya fungsi, kegunaan dan pentingnya keberadaan pengairan inilah, maka database mengenai pengairan di suatu wilayah sangat mendesak diperlukan. Saat ini, sebagian besar pihak/instansi pengelola pengairan masih menggunakan pola “manual” dalam menginventarisasi pengairan di wilayahnya. Di era kemajuan teknologi saat ini, pola semacam ini disinyalir memiliki kekurangan yang cukup mendasar terutama dalam hal keakuratan data, efektifitas pembaharuan data dan pengorganisasian data.