Untuk melaksankan ketentuan pasal 25 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Daerah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

Adapun sasaran dari Penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas maka Dinas Penanaman Modal  Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang menyusun Laporan Penyelenggaraan PTSP Daerah, sebagai wujud tertib administrasi umum penyelanggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik serta bahan evaluasi penilaian kinerja atas penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Semarang.

Maksud: Untuk memberikan informasi kinerja penyelanggaraan pemerintahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal

Tujuan: Tersedianya informasi realisasi investasi di Kabupaten Semarang