Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen nasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Sektor bangunan menyumbang konsumsi energi dan penggunaan air yang signifikan, sehingga diperlukan kebijakan strategis untuk mendorong penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau sebagai pedoman nasional. 

Sebagai kota metropolitan di Jawa Tengah, Semarang memiliki pertumbuhan bangunan yang pesat, baik gedung pemerintahan, komersial, pendidikan, maupun hunian vertikal. Untuk mendukung implementasi BGH secara sistematis dan terarah, diperlukan dokumen Roadmap BGH sebagai panduan strategis jangka menengah dan panjang yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RTRW, RDTR).

a. Mengidentifikasi kondisi eksisting dan potensi penerapan BGH.
b. Menyusun arah kebijakan dan strategi implementasi BGH.
c. Menetapkan target dan indikator kinerja BGH jangka pendek, menengah, dan panjang.
d. Menyusun rencana aksi (action plan) implementasi BGH Kota Semarang.