Pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Harmoni sosial merupakan fondasi penting dalam menjaga ketahanan daerah, mencegah konflik, serta memperkuat persatuan dalam keberagaman.

Sejalan dengan kebijakan nasional serta arah pembangunan daerah, pengukuran Indeks Harmoni Indonesia diperlukan untuk menyediakan data empiris yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan. Kabupaten Blitar sebagai wilayah dengan keragaman sosial, budaya, dan agama memerlukan alat ukur komprehensif untuk menilai tingkat harmoni masyarakat.

Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar melaksanakan Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2026 guna mendukung perencanaan pembangunan sosial yang harmonis.

Dasar Hukum :

1. Imendagri no 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Dan Rencana Strategi Perangkat Daerah 

2. Surat kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2024 nomor : 400.4.7/e-575/Polpum Tentang Dukungan Terhadap Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum Di Daerah

Tujuan dari kegiatan pengukuran Indeks Harmoni di Kabupaten Blitar tahun 2026 ini adalah :

1. Mengukur tingkat Harmoni berdasarkan persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas masyarakat di Kabupaten Blitar

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat harmoni masyarakat, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, maupun kelembagaan.

3. Mendiagnosis permasalahan strategis yang berpotensi mengancam harmoni dan potensi konflik berdasarkan hasil pengukuran indeks.

4. Menyediakan data empiris dan indikator terukur sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi, dan program peningkatan kondisi harmoni masyarakat.

5. Membangun sistem pengukuran yang berkelanjutan untuk memantau dinamika Harmoni dari waktu ke waktu.