Transformasi digital pemerintah berangkat dari prinsip dasar bahwa negara hadir untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas. Untuk memastikan bahwa upaya digitalisasi benar-benar membawa manfaat nyata, pemerintah secara berkala melaksanakan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini menjadi evaluasi kinerja Pemdi terhadap instansi pusat dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut menghasilkan data dan nilai indeks dalam jumlah besar yang tersebar pada ratusan instansi. Agar hasil evaluasi itu dapat dimanfaatkan secara optimal bagi perumusan kebijakan, data tersebut perlu diolah lebih lanjut menjadi statistik agregat yang ringkas, terbandingkan, dan mudah dipahami. Di sinilah letak landasan filosofis kegiatan kompilasi data ini: kebijakan transformasi digital yang berbasis bukti (evidence-based policy) hanya dapat ditegakkan apabila tersedia informasi statistik yang valid, objektif, dan menggambarkan kondisi nasional secara menyeluruh.

Perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis menuntut layanan publik yang responsif, adaptif, inklusif, dan setara antara pusat dan daerah. Namun, kesenjangan kualitas layanan digital dan ketimpangan tingkat kematangan Pemdi antarinstansi maupun antarwilayah masih terjadi. Kesenjangan tersebut tidak dapat dibaca dari nilai evaluasi satu instansi secara terpisah, melainkan memerlukan penyajian statistik agregat yang mampu memotret kondisi secara menyeluruh antara lain rata-rata indeks Pemdi nasional, sebaran (distribusi) nilai indeks antarinstansi pusat dan pemerintah daerah, nilai indeks tertinggi dan terendah, serta perkembangan indeks dari waktu ke waktu. Statistik agregat semacam ini menjadi instrumen penting bagi pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi instansi atau wilayah yang tertinggal, memantau pemerataan kualitas layanan digital, dan mengarahkan intervensi secara tepat sasaran. Oleh karena itu, kompilasi data hasil evaluasi Pemdi merupakan kebutuhan nyata untuk mendukung pemantauan dan perumusan kebijakan transformasi digital pemerintah.

Penyelenggaraan kegiatan kompilasi data ini berpijak pada dua kerangka hukum yang saling melengkapi. Kerangka hukum yang mendasari ketersediaan data sumber, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yang menegaskan kewajiban instansi pemerintah menyelenggarakan layanan yang berkualitas, terukur, akuntabel, dan inklusif, sekaligus menjadi sumber data hasil evaluasi Pemdi. Dengan demikian, statistik yang dihasilkan memiliki legitimasi metodologis sekaligus yuridis untuk dijadikan dasar pemantauan capaian transformasi digital serta perumusan kebijakan yang akuntabel dan tepercaya.

Kegiatan kompilasi data hasil evaluasi Pemdi ini bertujuan menghasilkan statistik agregat capaian Pemerintah Digital pada instansi pusat dan pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyediakan gambaran capaian Pemerintah Digital secara nasional
   • Menghasilkan statistik ringkas tingkat kematangan penyelenggaraan Pemerintah Digital secara nasional, antara lain rata-rata indeks nasional serta nilai indeks tertinggi dan terendah.
   • Memberikan potret menyeluruh yang tidak dapat diperoleh dari nilai evaluasi tiap instansi secara terpisah.
2. Mengetahui perbedaan dan persebaran capaian antarinstansi dan antarwilayah
   • Menghasilkan distribusi nilai indeks menurut kategori instansi (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah) serta menurut wilayah.
   • Mengidentifikasi kesenjangan capaian dengan menyajikan rata-rata indeks per provinsi dan perbandingan capaian antarwilayah.
3. Menyediakan data pembanding untuk pemantauan pemerataan layanan digital
   • Menghasilkan statistik perbandingan antarkelompok instansi dan antarwilayah sebagai dasar untuk memantau pemerataan kualitas layanan digital serta mengenali instansi atau wilayah yang tertinggal.
4. Menyajikan perkembangan capaian dari waktu ke waktu
   • Menghasilkan statistik perkembangan (tren) nilai indeks antarperiode untuk mendukung pemantauan kontribusi penyelenggaraan Pemerintah Digital terhadap sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN.

Keluaran statistik yang dihasilkan, antara lain:

• rata-rata indeks Pemdi nasional dan per provinsi;
• distribusi nilai indeks menurut kategori instansi dan menurut wilayah;
• nilai indeks tertinggi dan terendah beserta sebarannya;
• tabel perbandingan capaian antarwilayah; dan
• tren nilai indeks antarperiode evaluasi.