Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pembangunan daerah, diperlukan dukungan data statistik sectoral salah satunya pada statistik sektoral bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu produsen data sektoral bertanggung jawab dalam menyediakan data dan informasi statistik yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam penyajian data statistik sektoral, khususnya data tahun sebelumnya yang diperlukan untuk analisis penetapan target kinerja dan subkegiatan secara terukur dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Penguatan dimaksud mencakup perencanaan kegiatan statistik yang terarah, penerapan proses bisnis statistik yang terstandar, serta penyelarasan data dengan prinsip Satu Data Indonesia.

 Dasar hukum memuat kegiatan data sektoral yaitu 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025–2045.

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 

KAK ini diharapkan menjadi acuan dalam menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Meningkatkan kualitas data statistik Kelautan dan Perikanan;

2. Menyeragamkan proses bisnis statistik sesuai standar nasional;

3. Mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan; dan

4. Menyediakan data terkait perikanan tangkap seperti nilai produksi, komoditas utama perikanan tangkap, jumlah nelayan, jumlah kapal perikanan, dan jumlah alat penangkapan ikan.