Perencanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan harus didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan sesuai dengan masa waktu dan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah (UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31).  

Meskipun potensi sumber daya alam melimpah, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Seringkali, data mengenai jumlah nelayan, volume produksi ikan, armada penangkapan, hingga luas lahan budidaya masih tersebar di berbagai unit kerja atau kabupaten/kota dengan format yang belum seragam. Ketidaksinkronan data ini dapat menghambat proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Kompilasi pendataan merupakan langkah krusial untuk menciptakan Satu Data Kelautan dan Perikanan DIY. Manfaat adanya kegiatan kompilasi data diantaranya : 1. Memetakan potensi dan realisasi produksi secara riil; 2. Menyusun program bantuan dan pemberdayaan masyarakat pesisir secara lebih efektif; 3. Memantau keberlanjutan sumber daya laut agar terhindar dari eksploitasi berlebihan; 4. Menyediakan basis informasi bagi investor dan pelaku usaha di sektor perikanan.

Terselenggaranya pengumpulan data statistik sektoral bidang kelautan dan perikanan