Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Maka dari itu, untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Layanan publik yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah Layanan Manajemen data, Layanan Jaringan Intra Pemerintah, Layanan Pusat Data, Layanan Pembangunan Aplikasi, Layanan penggunaan sistem penghubung Layanan pemerintah daerah, Layanan Pengelolaan pendapatan Umum dan aduan masyarakat dan Layanan Informasi Publik

1. Mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat yang memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik secara berkesinambungan.