Latar belakang pendataan koperasi aktif dan tidak aktif berawal dari kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi dan memastikan bahwa koperasi dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu memberdayakan anggotanya dan mendukung antaranya tidak aktif atau bahkan tidak berfungsi dengan baik. Tanpa data yang akurat, sulit bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan yang tepat sasaran, serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang diperlukan. Pendataan koperasi aktif dan tidak aktif penting untuk mengidentifikasi koperasi yang membutuhkan bantuan, menghindari pembentukan koperasi fiktif, serta memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. 

Latar belakang pendataan koperasi aktif dan tidak aktif berawal dari kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi dan memastikan bahwa koperasi dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu memberdayakan anggotanya dan mendukung antaranya tidak aktif atau bahkan tidak berfungsi dengan baik. Tanpa data yang akurat, sulit bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan yang tepat sasaran, serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang diperlukan. Pendataan koperasi aktif dan tidak aktif penting untuk mengidentifikasi koperasi yang membutuhkan bantuan, menghindari pembentukan koperasi fiktif, serta memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif.

Dasar hukum pendataan koperasi aktif dan tidak aktif di Indonesia berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan utama yang mengatur tentang perkoperasian, sistem informasi data, dan pembinaan koperasi. 

Berikut adalah dasar hukum utama pendataan koperasi:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Merupakan   landasan utama operasional koperasi di Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah PP ini merupakan turunan UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai pengkinian data dan pembinaan koperasi.

3. Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Mengamanatkan pembentukan sistem informasi data yang akurat, termasuk data koperasi.

4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Mengatur tentang mekanisme pembinaan, pengawasan, serta kategori koperasi aktif dan tidak aktif.

5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 25 Tahun 2015 Mengatur tentang definisi koperasi aktif, yaitu koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha.

6. Surat Edaran/Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Tahun 2025 Menegaskan langkah strategis pendataan dan penanganan koperasi tidak aktif.

Pendataan koperasi aktif dan tidak aktif di suatu wilayah memiliki beberapa manfaat penting, baik untuk koperasi itu sendiri maupun untuk pihak terkait, seperti pemerintah dan masyarakat. Berikut beberapa manfaatnya

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengawasan Koperasi: Pendataan yang baik memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih mudah mengidentifikasi koperasi yang aktif dan tidak aktif. Dengan begitu, pengelolaan dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, mencegah terjadinya praktik yang merugikan anggota atau masyarakat. 

2. Perencanaan Kebijakan yang Lebih Tepat: Dengan adanya data koperasi yang aktif dan tidak aktif, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, memberikan bantuan atau dukungan kepada koperasi yang membutuhkan, atau memberikan pelatihan kepada koperasi yang belum aktif untuk meningkatkan kinerjanya. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas: Data yang lengkap mengenai koperasi aktif dan tidak aktif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Koperasi yang tidak aktif akan lebih mudah terdeteksi dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang ada. 

4. Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi: Dengan mengetahui kondisi koperasi yang ada lebih terarah, seperti pemberian pelatihan, penyuluhan, atau fasilitas yang dapat menghidupkan kembali koperasi yang tidak aktif. 

5. Mempermudah Penyaluran Bantuan dan Dukungan: Data koperasi yang baik dapat mempermudah penyaluran bantuan atau program dukungan lainnya dari pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi lainnya untuk mengembangkan koperasi yang ada di wilayah tersebut. 

6. Menghindari Pembentukan Koperasi Fiktif: Pendataan yang terstruktur membantu mengidentifikasi koperasi yang sebenarnya tidak berfungsi atau hanya dibentuk sebagai formalitas, sehingga bisa menghindari pembentukan koperasi fiktif yang merugikan masyarakat. 

Secara keseluruhan, pendataan koperasi yang aktif dan tidak aktif sangat penting untuk memastikan bahwa koperasi dapat berkembang secara optimal, serta untuk menjaga keberlanjutan manfaatnya bagi anggotanya dan masyarakat luas