Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 40 bahwa: “Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel”. SD Negeri 1 Damar Kabupaten Belitung Timur sebagai Institusi Pemerintahan penyelenggara Pelayanan Publik berkelanjutan mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 berikut turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu dievaluasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Aturan ini memberikan arahan bagi penyelenggara Pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Penilaian Masyarakat atas penyelenggaraan Pelayanan Publik akan diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan 9 (sembilan) Unsur SKM yang berkaitan dengan Standar Pelayanan, Sarana Prasarana, sampai Penanganan Pengaduan.

SD Negeri 1 Damar Kabupaten Belitung Timur sebagai penyelenggara Pelayanan Publik pun wajib melakukan SKM secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 melakukan pengukuran atas Kepuasan Masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat melalui elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, sehingga didapatkan data berkualias yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei, berikutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat dicapai. Upaya pencapaian pelayanan prima adalah upaya  pemenuhan hak- hak warga negara secara ideal sesuai harapan atas janji layanan. Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 40 bahwa: “Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel”. SD Negeri 1 Damar Kabupaten Belitung Timur sebagai Institusi Pemerintahan penyelenggara Pelayanan Publik berkelanjutan mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survey IKM dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap beberapa kualitas unsur layanan, antara lain: persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kompetensi, perilaku, sarana dan prasarana serta pengaduan dan saran, yang dikuantifikasi dengan pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)