Pembangunan nasional tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai sekadar kemajuan materialistis dan pembangunan infrastruktur fisik, melainkan berfokus pada manusia seutuhnya. Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menandai pergeseran paradigma fundamental ini, yang secara yuridis menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar dan haluan utama pembangunan. Kebudayaan kini diakui secara luas sebagai pilar keempat pembangunan berkelanjutan, yang memiliki peran strategis untuk memperkuat identitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong inovasi. Melalui pendekatan ini, kebudayaan dipandang sebagai investasi esensial untuk membangun peradaban dan masa depan bangsa, bukan sekadar warisan masa lalu yang pasif. 

Di tingkat daerah, orientasi kebijakan di Kota Serang juga telah mengalami pergeseran konseptual dari yang awalnya sekadar melindungi aset warisan beralih menjadi upaya membangun ekosistem kebudayaan secara aktif. Hal ini secara eksplisit selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang, yakni “Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya”. Dalam konteks pembangunan kebudayaan, Kota Serang memiliki posisi sentral dan multidimensional karena kota ini merupakan ahli waris langsung dari peradaban agung Kesultanan Banten. Oleh karena itu, kebudayaan di Kota Serang diposisikan sebagai fondasi identitas kota sekaligus sumber daya strategis untuk membangun daya saing manusia dan tata kelola pemerintahannya. 

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pembangunan kebudayaan seringkali masih dianggap sebagai domain yang abstrak, kualitatif, dan sulit untuk diukur secara konkret jika dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur atau ekonomi. Persepsi ini justru menghadirkan tantangan kebijakan yang sangat serius bagi pemerintah daerah. Tanpa adanya tolok ukur yang jelas, intervensi dan program pemajuan kebudayaan berisiko menjadi tidak terarah. Selain itu, alokasi sumber daya berpotensi menjadi tidak efisien dan signifikansi kebudayaan dalam pembangunan daerah secara keseluruhan bisa terabaikan. 

Untuk menjawab tantangan kuantifikasi tersebut, ketersediaan data statistik yang terukur dalam bentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menjadi sangat krusial. Instrumen indeks ini secara teknokratis dirancang sebagai alat diagnostik sistematis yang mampu merangkum berbagai kompleksitas dimensi kebudayaan—seperti ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial, warisan, ekspresi, hingga literasi—ke dalam sebuah angka komposit yang dapat dianalisis. Tujuan utama penyusunan indeks ini bukanlah untuk mereduksi kekayaan budaya menjadi statistik yang kaku, melainkan untuk memvalidasi dan memberikan visibilitas atas kontribusi nyata kebudayaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tersedianya data terukur ini pada akhirnya akan mentransformasi perumusan kebijakan kebudayaan di Kota Serang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berbasis bukti (evidence-based).

1. Mengukur Capaian Pembangunan Kebudayaan Daerah Menghitung nilai komposit Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Serang secara kuantitatif untuk mengetahui capaian riil serta memetakan status capaian dari setiap dimensi pembangunan kebudayaan yang ada di daerah.
2. Menyediakan Data Makro Kebudayaan yang Valid dan Akurat Menyediakan basis data statistik sektoral di bidang kebudayaan yang valid, reliabel, dan terukur sebagai instrumen diagnostik bagi pemerintah daerah demi mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi.
3. Menjadi Dasar Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Menyediakan rekomendasi strategis bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam menyusun program, mengalokasikan anggaran, serta mengintervensi kebijakan pemajuan kebudayaan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
4. Memotret Dampak Kebudayaan Terhadap Dimensi Sosial dan Ekonomi Menganalisis keterkaitan dan kontribusi nyata dari aspek kebudayaan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelestarian adat lokal, penguatan literasi, pemertahanan kohesi sosial, hingga pengembangan ekonomi kreatif di Kota Serang.