Dalam rangka mendukung efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, diperlukan ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik mengatur bahwa pengelolaan DAK Fisik dilaksanakan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di daerah serta memerlukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru melaksanakan kompilasi data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang bersumber dari DAK.

Menyediakan data statistik mengenai realisasi fisik, realisasi keuangan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bahan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pembangunan daerah Kabupaten Barru