Masalah pengolahan sampah merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia, termasuk Kota Pangkal Pinang, yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data yang ada, Kota Pangkal Pinang memproduksi sampah 105,87 ton/hari, merupakan jumlah yang terbilang tinggi dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang relatif tinggi sebagai pengaruh dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Selain itu juga disebabkan oleh adanya peningkatan konsumsi masyarakat dan tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang sudah mencapai 100% sehingga menyebabkan peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Sebagai ibu kota provinsi, hal ini merupakan perkembangan yang wajar, seiring dengan pertumbuhan kota dan peningkatan aktivitas ekonomi. Kondisi ini juga berimbas pada peningkatan jumlah sampah yang harus dikelola setiap harinya. Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kota Pangkal Pinang sudah mencapai kapasitas maksimal. TPA yang ada saat ini masih menggunakan pola pengelolaan kumpul-angkut-buang, tanpa didukung teknologi pengolahan sampah yang memadai. Dibangun pada tahun 2009, TPA ini menghadapi tantangan serius terkait overload, yang mengakibatkan perlunya peningkatan kapasitas dan evaluasi pengelolaan sampah di sumber untuk mengurangi beban di tahap akhir pemrosesan.

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dengan Tema Kajian Optimalisasi Operasional Fasilitas Pemilahan dan Pengolahan Sampah (FPPS) Organik di Kelurahan Bukit Besar Kota Pangkal Pinang adalah untuk memberikan masukan kebijakan yang tepat terkait pengolahan sampah organik di wilayah kelurahan dengan menjadikan Kelurahan Bukit Besar sebagai prototype dan rujukan untuk kelurahan lainnya dalam pemilahan dan pengolahan sampah organik dengan cara mengembangkan strategi optimalisasi keberlanjutan FPPS organik di Kelurahan Bukit Besar Kota Pangkal Pinang melalui identifikasi kondisi eksisting, potensi, dan tantangan operasionalisasi FPPS baik yang dikelola masyarakat maupun Pemerintah Kota Pangkal Pinang.