Pengelolaan keuangan daerah merupakan inti dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Seiring dengan penguatan otonomi daerah, tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD semakin meningkat. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan masih adanya variasi kualitas tata kelola antar daerah, mulai dari ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran hingga rendahnya penyerapan anggaran.

Untuk itu, diperlukan instrumen penilaian yang objektif, terukur, dan akuntabel. Melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai standar nasional untuk memotret kinerja keuangan daerah secara komprehensif, sekaligus berfungsi sebagai peta jalan perbaikan bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan pilar utama dalam keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan tata kelola di tingkat daerah yang memerlukan penanganan sistematis.

Dengan adanya satuan ukuran yang seragam, pemerintah pusat dapat memetakan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh Indonesia serta mendorong persaingan positif antar daerah untuk meningkatkan kinerja tata kelolanya.

Tujuan:

1. Memperbaiki Kinerja: Menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangannya.
2. Meningkatkan Akuntabilitas: Mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
3. Pengambilan Keputusan: Menyediakan data bagi manajer publik (Kepala Daerah dan DPRD) dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat.
4. Pemetaan Masalah: Membantu memetakan permasalahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah agar mendapatkan penanganan atau perbaikan yang sesuai.
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola: Mendorong pemerintah daerah untuk senantiasa memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.
6. Optimalisasi Belanja: Memastikan pengalokasian anggaran selaras dengan kebutuhan publik dan prioritas pembangunan nasional/daerah.
7. Basis Data Evaluasi: Menjadi data dukung bagi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas).

Pemberian Reward: Menjadi salah satu kriteria pemberian penghargaan bagi daerah dengan kinerja keuangan terbaik.